Suratkami.com, Lampung – Perkembangan digital di Indonesia yang semakin booming ternyata belum diiringi perlindungan memadai bagi pekerja platform. Kondisi ini berbanding terbalik dengan Malaysia dan Singapura yang sudah meluncurkan regulasi khusus untuk menjamin kesejahteraan para gig worker.
Perkembangan digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memicu lonjakan jumlah pekerja platform seperti ojek online, kurir ekspedisi, content creator, hingga freelancer digital. Mereka bekerja memanfaatkan aplikasi dan teknologi sebagai sumber pendapatan utama di era ekonomi digital. Namun realitasnya, status pekerja ini masih serba abu-abu dan minim perlindungan.
Di sisi lain, pendapatan pekerja platform yang tidak pasti membuat mereka bekerja lebih lama dari jam kerja normal. Beberapa riset menemukan jam kerja gig worker di Indonesia bisa mencapai lebih dari 13 jam per hari untuk mengejar bonus dan insentif.
Fenomena ini menunjukkan bahwa industri digital memang berkembang pesat, tetapi kebijakan sosial dan hukum untuk mendukung pekerja di dalamnya berjalan jauh tertinggal. Dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura, Indonesia masih membutuhkan regulasi yang kuat agar kesejahteraan pekerja platform tidak terabaikan.
Regulasi Pekerja Platform di Malaysia Lebih Maju
Malaysia menjadi contoh negara yang lebih dahulu memberikan kepastian kepada pekerja digital. Pemerintah Negeri Jiran mengesahkan Gig Workers Bill 2025 sebagai payung hukum khusus bagi pekerja platform.
Undang-undang tersebut mengatur:
- Status pekerja platform sebagai pekerja khusus
- Struktur kontrak resmi antara platform dan mitra
- Mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas
Selain itu, Malaysia memberi perlindungan sosial melalui berbagai skema resmi:
| Program | Manfaat |
|---|---|
| SESSS (Self-Employment Social Security Scheme) | Perlindungan kecelakaan bagi gig worker |
| i-Saraan KWSP | Menabung untuk pensiun secara fleksibel |
| SOCSO | Skema asuransi kecelakaan kerja |
Program i-Saraan bahkan bekerja sama dengan Grab dan perusahaan teknologi lainnya untuk menjangkau lebih banyak gig worker.
Singapura Akui Pekerja Platform sebagai Kategori Pekerja Baru
Tidak kalah progresif, Singapura mengesahkan Platform Workers Act 2024. Regulasi ini menekankan fleksibilitas pekerjaan digital sambil tetap memberikan hak sosial yang menyerupai pekerja formal.
Manfaat yang wajib diberikan platform di Singapura:
- Kontribusi CPF (Central Provident Fund) untuk kesehatan dan pensiun
- Akses jaminan kecelakaan kerja yang setara karyawan resmi
- Pendapatan yang lebih transparan dan adil
Jadi, meskipun bekerja fleksibel, hak pekerja digital tetap terlindungi.
Nasib Pekerja Platform di Indonesia Masih Memprihatinkan
Sementara itu, Indonesia justru masih belum memiliki regulasi khusus yang kuat untuk mengatur pekerja platform. Status kerja masih dianggap kemitraan semu, sehingga para gig worker tidak otomatis memperoleh jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan atau pensiun.
Menurut laporan Indef (2025), masalah utama dalam dunia kerja platform di Indonesia meliputi:
- Jam kerja panjang yang tidak sesuai standar kesehatan
- Upah minim dan fluktuatif
- Tidak dilindungi sistem jaminan sosial formal
- Minimnya dukungan hukum di tempat kerja
Fenomena ini mencerminkan kerentanan ekonomi yang semakin meningkat di kalangan pekerja digital Indonesia.
Pekerja Platform Rentan Tidak Tercatat dalam Sistem Perlindungan Negara
Banyak pekerja gig yang awalnya bekerja di sektor formal, kemudian berpindah ke pekerjaan digital karena fleksibilitas. Sayangnya, mereka keluar dari sistem perlindungan sosial yang sebelumnya dimiliki.
Tanpa aturan yang jelas:
- Akses jaminan kecelakaan kerja berkurang
- Jaminan hari tua dan pensiun tidak tersedia
- Risiko kesehatan dan keselamatan meningkat
Masalah ini berpotensi menimbulkan krisis kesejahteraan di masa depan.
Usulan Solusi dari Indef
Indef mendesak pemerintah untuk mempercepat penyusunan RUU Pekerja Platform. Setidaknya terdapat tiga aspek penting yang harus diatur:
- Aspek Hukum
- Hak berserikat dan berorganisasi
- Hubungan kemitraan yang setara
- Aspek Sosial
- Jaminan sosial dan perlindungan keselamatan kerja
- Fleksibilitas jam kerja manusiawi
- Aspek Ekonomi
- Transparansi pendapatan dan insentif
- Kepastian kontribusi sosial antara pekerja dan platform
Indef juga menyarankan BPJS bekerja lebih kreatif melalui edukasi digital, termasuk menggandeng influencer untuk meningkatkan kepesertaan pekerja informal.
Kenapa Regulasi Wajib Segera Dipercepat?
Karena pasar kerja digital Indonesia terus berkembang setiap tahun. Jika terlambat mengatur, akan semakin banyak pekerja yang rentan jatuh dalam ketidakpastian pendapatan dan masa depan suram.
Ekonomi digital harus mendorong kesejahteraan, bukan menciptakan ketimpangan baru.
Perkembangan digital di Indonesia memberikan peluang pendapatan bagi jutaan masyarakat. Namun tanpa perlindungan yang jelas, pekerja platform justru bisa menjadi korban kemajuan teknologi itu sendiri. Karena itu, pemerintah perlu segera hadir dengan regulasi komprehensif yang melindungi para pelaku ekonomi digital sebagai tulang punggung baru ekonomi Indonesia.
FAQ – Pertanyaan yang Sering Muncul
1. Siapa yang disebut sebagai pekerja platform?
Mereka adalah pekerja yang mendapatkan penghasilan melalui aplikasi digital seperti ojek online, kurir, freelancer, hingga content creator.
2. Apa dampak perkembangan digital bagi pekerja di Indonesia?
Berdampak positif pada lapangan kerja baru, namun menimbulkan tantangan baru terkait keamanan kerja dan jaminan sosial.
3. Mengapa perlindungan sosial untuk gig worker itu penting?
Untuk menjamin kesehatan, keselamatan, serta masa depan mereka melalui asuransi kecelakaan dan dana pensiun.
4. Apa yang bisa dilakukan pemerintah?
Mendorong percepatan regulasi seperti RUU Pekerja Platform agar lebih adil dan berkelanjutan.
5. Apakah pekerja platform bisa ikut BPJS?
Bisa secara mandiri, tetapi tingkat partisipasinya masih rendah karena sifat pekerjaan yang tidak pasti.
