Suratkami.com – Jakarta — Stabilitas rupiah kembali menjadi perhatian utama di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global. Berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pelaku perbankan, hingga kalangan ekonom memperkuat koordinasi untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dinilai memiliki dampak besar terhadap industri keuangan, dunia usaha, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika rupiah mampu bertahan di tengah tekanan global, kepercayaan investor dan pelaku usaha juga dapat terus terjaga.
Karena itu, sinergi kebijakan fiskal, moneter, serta pengawasan sektor keuangan menjadi fondasi penting agar Indonesia tetap mampu menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
Stabilitas Rupiah Diuji Ketidakpastian Global
Kepala Departemen Perizinan dan Manajemen Krisis Perbankan (DPMKP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Aslan Lubis, mengatakan tahun 2026 menjadi periode yang penuh tantangan bagi industri jasa keuangan. Menurutnya, tekanan tidak hanya berasal dari kondisi domestik, tetapi juga dipengaruhi dinamika ekonomi dan geopolitik dunia.
Ia menjelaskan, konflik geopolitik yang masih berlangsung, termasuk ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat, telah memperbesar ketidakpastian pasar global. Selain itu, meningkatnya kebijakan proteksionisme di berbagai negara turut mengganggu rantai pasok internasional.
Menurut Aslan, kondisi tersebut berdampak langsung terhadap sektor energi. Indonesia yang kini menjadi net importir minyak ikut merasakan tekanan akibat fluktuasi harga energi dunia.
“Semua faktor ketidakpastian itu kemudian mengganggu rantai pasok global, khususnya energi, yang sama-sama kita ketahui juga kita sekarang sudah menjadi net importir, khususnya di minyak,” ujar Aslan dalam diskusi Forekbank Financial Outlook 2026 di Jakarta, Kamis (30/7/2026).
Meski tantangan semakin kompleks, Aslan menegaskan tidak ada satu lembaga pun yang mampu menyelesaikan persoalan tersebut sendirian. Oleh sebab itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kebutuhan utama.
Ia menambahkan, hingga saat ini stabilitas sektor keuangan nasional masih berada dalam kondisi yang baik. Hal tersebut menjadi modal penting untuk menghadapi gejolak ekonomi global yang masih berlanjut.
Sinergi Fiskal dan Moneter Dinilai Sangat Penting
Untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 125 basis poin sejak Mei 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan melakukan efisiensi anggaran, termasuk penyesuaian alokasi sejumlah program prioritas pada tahun depan.
Langkah tersebut bertujuan memperkuat fundamental ekonomi sekaligus menjaga stabilitas fiskal agar tetap mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia, Telisa Falianty, menilai koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan secara harmonis. Menurutnya, keseimbangan menjadi faktor utama agar perekonomian tetap stabil.
Ia mengingatkan bahwa dominasi salah satu kebijakan, baik fiskal maupun moneter, berpotensi memunculkan ketidakseimbangan baru dalam perekonomian.
Selain itu, Telisa juga menyoroti kondisi sektor riil. Walaupun pertumbuhan kredit secara nasional mulai membaik, penyalurannya masih lebih banyak mengalir kepada korporasi besar, seperti industri sawit, nikel, CPO, dan pembiayaan investasi proyek.
Sebaliknya, kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kredit modal kerja dinilai belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Menurut Telisa, kondisi tersebut sejalan dengan melemahnya daya beli masyarakat kelas menengah. Ia melihat muncul perubahan perilaku keuangan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir.
“Mulai dari fenomena maraknya penarikan tabungan atau makan tabungan hingga penggunaan fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau makan pinjaman,” katanya.
Hedging Jadi Strategi Menghadapi Pelemahan Rupiah
Ekonom Senior Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai volatilitas nilai tukar yang dipicu situasi geopolitik global harus direspons dengan langkah mitigasi risiko yang tepat.
Ia mengatakan, salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging oleh korporasi maupun lembaga keuangan.
Menurut Piter, pelemahan nilai tukar rupiah juga berdampak terhadap kenaikan Credit Default Swap (CDS) Indonesia. Oleh sebab itu, pelaku usaha perlu memanfaatkan instrumen yang tersedia untuk melindungi nilai aset dan investasi.
Beberapa instrumen hedging yang dapat digunakan antara lain:
- Forex Forward.
- Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF).
- FX Swap.
- FX Option.
- Cross Currency Swap.
- Interest Rate Swap.
Piter menegaskan, kombinasi kebijakan fiskal yang adaptif, kebijakan moneter yang kredibel, serta pengawasan sektor keuangan yang kuat akan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Menurutnya, sinergi tersebut mampu menjaga sistem keuangan Indonesia tetap prudent, resilient, dan siap menghadapi berbagai tekanan eksternal.
BSI Perkuat Pembiayaan Produktif di Tengah Ketidakpastian
Dari sektor perbankan, PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memilih memperkuat strategi pembiayaan yang lebih selektif. Perseroan berupaya menyeimbangkan ekspansi bisnis dengan pengelolaan risiko serta menjaga kualitas pembiayaan.
Wakil Direktur Utama BSI, Bob Tyasika Ananta, mengatakan transformasi pembiayaan syariah tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif. Lebih dari itu, pembiayaan harus memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.
Menurut Bob, BSI tetap menjaga keseimbangan antara pertumbuhan pembiayaan, kualitas aset, likuiditas, inklusi keuangan, dan dukungan terhadap agenda pembangunan pemerintah.
Di tengah ketidakpastian global, BSI masih melihat peluang pertumbuhan pada sektor investasi dan sektor produktif yang memiliki daya tahan tinggi terhadap gejolak ekonomi.
Salah satu fokus pembiayaan berada pada sektor perumahan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program tersebut tidak hanya mendukung masyarakat memiliki rumah, tetapi juga memperkuat rantai pasok melalui pembiayaan kepada toko bangunan dan agen properti.
Selain itu, BSI juga memperluas dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perseroan telah menyiapkan pembiayaan Surat Perintah Kerja (SPK) senilai Rp444 miliar yang dialokasikan untuk 296 dapur MBG di berbagai daerah.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi sekaligus memperkuat sektor produktif di tengah tantangan ekonomi global yang masih membayangi Indonesia. Dengan sinergi yang terus diperkuat, stabilitas rupiah diharapkan tetap terjaga sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
