Suratkami.com, Jakarta – Realisasi anggaran Kementerian PKP mencapai Rp3,27 triliun hingga 31 Juli 2026. Nilai tersebut setara 31,73 persen dari pagu anggaran non-Anggaran Belanja Tambahan (ABT) yang telah ditetapkan pemerintah.
Capaian tersebut menjadi bagian dari percepatan pelaksanaan berbagai program perumahan nasional. Pemerintah menargetkan seluruh anggaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan penyediaan hunian layak bagi masyarakat, termasuk pemulihan wilayah terdampak bencana.
Selain itu, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memastikan penyerapan anggaran akan terus dipercepat pada semester kedua tahun ini. Langkah tersebut dilakukan agar target pembangunan dapat berjalan sesuai jadwal tanpa mengurangi kualitas pekerjaan.
Pagu Anggaran Kementerian PKP Bertambah
Pagu anggaran Kementerian PKP mengalami peningkatan setelah pemerintah memberikan tambahan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp2,219 triliun. Dengan demikian, total pagu anggaran naik dari Rp10,31 triliun menjadi Rp12,53 triliun.
Tambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana di wilayah Sumatera. Program ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, mengatakan kementeriannya akan terus mengakselerasi pelaksanaan seluruh program agar target penyerapan anggaran tercapai sesuai lini masa pemerintahan.
Menurutnya, percepatan tersebut tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas serta menjaga mutu pembangunan di seluruh daerah.
“Sesuai janji kami, setiap bulan Kementerian PKP akan menyampaikan realisasi, baik APBN dan Program Perumahan dari Kementerian PKP,” ujar Didyk dalam keterangan resmi yang dikutip pada Minggu (2/8/2026).
Program BSPS Masih Menjadi Andalan
Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kembali menjadi program terbesar Kementerian PKP sepanjang 2026.
Program tersebut memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp8,57 triliun atau sekitar 68,4 persen dari total pagu kementerian. Dana tersebut ditargetkan untuk mendukung pembangunan dan perbaikan 400 ribu rumah masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Indonesia.
Namun, tingginya kebutuhan masyarakat terlihat dari jumlah usulan yang masuk. Hingga akhir Juli 2026, usulan program bedah rumah telah mencapai 1.898.275 unit atau jauh melampaui kuota yang tersedia.
Sementara itu, progres fisik pelaksanaan BSPS juga terus mengalami peningkatan.
Rinciannya meliputi:
- 91.807 unit memasuki tahap awal pekerjaan.
- 13.181 unit telah mencapai progres pembangunan di atas 30 persen.
- 4.225 unit telah selesai 100 persen.
Selain mempercepat pembangunan, Kementerian PKP juga memperkuat sistem pelaporan penggunaan dana bantuan secara bertahap. Langkah ini dilakukan untuk menjaga transparansi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program.
Pembangunan Hunian Korban Bencana dan Rumah Susun Berjalan
Pembangunan hunian tetap bagi korban bencana di Sumatera juga menunjukkan perkembangan positif.
Pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 25.606 unit rumah hingga 2027 dengan total anggaran sekitar Rp7,4 triliun.
Provinsi Aceh menjadi daerah dengan alokasi terbesar, yakni sebanyak 20.647 unit rumah. Alokasi tersebut merupakan bagian dari percepatan pemulihan kawasan yang terdampak bencana.
Di sisi lain, pembangunan rumah susun juga terus berjalan melalui Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.
Hingga akhir Juli 2026, pembangunan telah mencakup 22 tower atau sekitar 1.035 unit rumah susun. Realisasi pencairan dana SP2D mencapai Rp177,79 miliar atau 47,69 persen, sedangkan progres fisik berada pada angka 47,62 persen.
Beberapa proyek strategis bahkan telah selesai sepenuhnya.
Di antaranya meliputi:
- Rusun Mahkamah Agung Bekasi.
- Rusun Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan.
- Hunian Vertikal TNI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Seluruh proyek tersebut telah mencapai progres fisik 100 persen sehingga siap dimanfaatkan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.
Pembiayaan Perumahan Terus Meningkat
Selain pembangunan fisik, sektor pembiayaan perumahan juga mencatat perkembangan yang cukup signifikan.
Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan hingga akhir Juli 2026 mencapai Rp22,11 triliun.
Nilai tersebut setara 57,81 persen dari target penyaluran sebesar Rp38,24 triliun kepada 99.562 debitur di seluruh Indonesia.
Sebagian besar penyaluran berasal dari sisi permintaan atau demand, yang telah mendekati 80 persen dari target. Kondisi ini menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap akses pembiayaan perumahan masih sangat tinggi.
Sementara itu, Program Dukungan Manajemen juga mencatat hasil positif. Realisasi anggarannya mencapai Rp569,37 miliar atau 62,01 persen dari pagu yang tersedia. Capaian tersebut melampaui target awal Agustus dengan deviasi positif sebesar 2,61 persen.
Adapun Program Perumahan dan Kawasan Permukiman secara keseluruhan telah menyerap anggaran sebesar Rp2,702 triliun atau sekitar 28,77 persen dari target yang telah ditetapkan.
Kementerian PKP Kejar Penyerapan Anggaran 97,48 Persen
Kementerian PKP menargetkan penyerapan anggaran mencapai 97,48 persen hingga akhir 2026. Target tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mempercepat pembangunan sektor perumahan nasional.
Selain memperluas penyediaan hunian layak, percepatan anggaran juga diharapkan mampu mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, optimalisasi anggaran tersebut menjadi salah satu fondasi penting untuk mendukung keberhasilan Program Tiga Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan percepatan pembangunan, peningkatan pembiayaan, serta penguatan pengawasan penggunaan anggaran, pemerintah optimistis target penyediaan rumah layak bagi masyarakat dapat tercapai sesuai rencana hingga akhir tahun 2026.
