Suratkami.com – Jakarta, Liberland berbasis blockchain kembali menjadi sorotan setelah negara mikro yang tidak diakui secara hukum itu menawarkan model pemerintahan digital dengan pengaruh politik ditentukan melalui token kripto.
Liberland berada di hamparan dataran banjir berlumpur di tepi Sungai Danube, antara Serbia dan Kroasia. Dari kejauhan, wilayah tersebut hanya terlihat seperti lahan dengan pepohonan alder, tenda, dan rumah pohon. Namun, rancangan virtualnya menampilkan menara modern, taman publik terapung, serta fitur air futuristis yang dirancang firma arsitektur Zaha Hadid, ZHA.
Presiden Liberland, Vít Jedlička, mendirikan wilayah itu dengan gagasan membangun negara digital libertarian yang berjalan menggunakan teknologi serupa mata uang kripto. Gagasan tersebut mendapat dukungan sejumlah tokoh kaya di industri kripto, termasuk Justin Sun, pendiri Tron.
Token Menentukan Pengaruh Politik
Berbeda dari demokrasi modern yang memberikan satu suara kepada setiap warga, Liberland menggunakan token kripto bernama Liberland Merits. Token itu dapat dibeli dan digunakan untuk memengaruhi pemilihan pemimpin maupun keputusan politik.
Jedlička menjelaskan bahwa orang dengan jumlah Merits lebih banyak memiliki pengaruh lebih besar dalam menentukan siapa yang masuk ke jajaran kepemimpinan. Dengan demikian, kekuatan politik di Liberland secara langsung berkaitan dengan kepemilikan token dan kemampuan finansial seseorang.
Liberland juga menerapkan konsep bebas pajak. Menteri Dalam Negeri Ivan Pernar, mantan anggota parlemen Kroasia, menyatakan bahwa negara tersebut ingin menarik orang-orang yang mendukung kebebasan individu dan keuangan terdesentralisasi. Pernar juga menyampaikan pandangan kontroversial mengenai pembatasan bantuan bagi kelompok miskin.
Dukungan Investor Kripto dan Teknologi Tron
Justin Sun disebut menjadi salah satu pendukung penting Liberland. Kekayaannya diperkirakan mencapai 8,5 miliar dolar AS. Ia juga dikenal setelah membeli karya seni berupa pisang yang ditempel pada dinding dengan nilai 6,2 juta dolar AS, lalu memakan pisang tersebut.
Sun mendukung Liberland bersama sekitar 30 tokoh teknologi lain, menurut klaim pihak Liberland. Dukungan itu diharapkan membantu pembangunan fisik negara mikro tersebut, termasuk rancangan menara dan infrastruktur futuristis yang selama ini baru terlihat dalam bentuk virtual.
Teknologi Tron, jaringan blockchain yang didirikan Sun, menjadi salah satu contoh sistem yang ingin diterapkan pada pemerintahan Liberland. Warga dapat memberikan suara untuk hukum dan referendum menggunakan token digital. Sistem kemudian menghitung suara secara otomatis melalui kode, meski pelaksanaan aturan tetap membutuhkan pejabat manusia.
Tron juga menghadapi sorotan. Perusahaan analitik blockchain TRM Labs menyebut jaringan tersebut sebagai salah satu platform besar untuk memindahkan aset kripto ilegal, termasuk dana yang dilaporkan berkaitan dengan kelompok bersenjata dan jaringan kriminal. Sun membantah tuduhan terkait dirinya dan menyatakan Tron telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengurangi transaksi ilegal.
Gagasan Negara Tanpa Batas
Liberland menjadi bagian dari gerakan lebih luas yang ingin menggantikan negara tradisional dengan komunitas digital atau wilayah mikro yang dikelola seperti perusahaan. Contoh lain yang disebut dalam gagasan tersebut ialah Prospera di Honduras, Seasteading Institute, serta Draper Nation milik investor teknologi Tim Draper.
Draper menilai pemerintah memberikan layanan buruk dengan biaya tinggi dan pada akhirnya dapat digantikan oleh blockchain. Sementara itu, pemikir teknologi Curtis Yarvin mengusulkan konsep Patchwork, yaitu jaringan negara kecil berdaulat yang bersaing menarik warga seperti perusahaan bersaing mendapatkan pelanggan.
Konsep tersebut berpotensi mengubah hubungan antara warga, pemerintah, dan pemilik modal. Pendukungnya melihat blockchain sebagai cara untuk mengurangi kendali negara terhadap uang dan administrasi. Namun, kritik utama muncul dari pertanyaan tentang siapa yang akan memegang kendali ketika kekuasaan tidak lagi berada pada lembaga publik, melainkan pada pemilik teknologi dan token.
Dalam praktiknya, Liberland masih menghadapi persoalan mendasar. Wilayahnya belum diakui sebagai negara berdaulat, akses daratnya dibatasi otoritas Kroasia, dan teknologinya masih berada pada tahap awal. Karena itu, eksperimen tersebut belum membuktikan bahwa pemerintahan dapat sepenuhnya berjalan tanpa lembaga publik dan pejabat manusia.
