SuratKami.com – Jakarta, Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) menggelar forum perpajakan internasional BRITACOF ke-7 pada Selasa, 13 Oktober 2026. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan yang berlangsung hingga 15 Oktober 2026 tersebut. Forum ini membahas penguatan administrasi perpajakan, peningkatan layanan kepada wajib pajak, serta pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa forum ini menjadi kesempatan bagi berbagai negara untuk memperkuat sistem perpajakan. Melalui pertukaran pengalaman dan kerja sama lintas negara, para peserta dapat mencari pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola penerimaan pajak.
BRITACOF tahun ini mengangkat tema Smart Taxation, Shared Prosperity. Tema tersebut menekankan pentingnya administrasi pajak yang modern, tangguh, dan mampu mendukung kemakmuran bersama. Selain itu, forum ini juga membuka ruang dialog antara otoritas pajak dan dunia usaha untuk meningkatkan kepastian dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
BRITACOF ke-7 Perkuat Kerja Sama Perpajakan Internasional
BRITACOM merupakan organisasi nonprofit yang mewadahi kerja sama antarotoritas pajak dari berbagai yurisdiksi peserta Belt and Road Initiative (BRI). Sementara itu, BRITACOF menjadi agenda tahunan resmi organisasi tersebut untuk membahas perkembangan administrasi perpajakan dan memperkuat hubungan antaranggota.
Dalam sambutannya, Bimo menegaskan bahwa forum ini menyediakan ruang bagi para peserta untuk membangun sistem perpajakan yang kuat dan tangguh. Menurutnya, setiap negara dapat memanfaatkan pengalaman negara lain untuk memperbaiki pengelolaan pajak dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Bimo menyebut forum tahun ini melibatkan perwakilan dari 38 negara dan 30 lembaga internasional. Jumlah peserta tersebut membuka peluang pertukaran pengetahuan yang lebih luas. Dengan demikian, setiap yurisdiksi dapat mempelajari praktik terbaik sekaligus mengembangkan pendekatan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Selain memperkuat hubungan antarpemerintah, forum ini juga memperhatikan kebutuhan dunia usaha. Pelaku usaha memerlukan kejelasan aturan dan kepastian dalam menjalankan kewajiban pajak. Karena itu, dialog antara otoritas pajak dan dunia usaha menjadi salah satu bagian penting dalam agenda pertemuan.
Empat Agenda Utama dalam Forum BRITACOF 2026
Indonesia menjadi tuan rumah BRITACOF ke-7 pada 13–15 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, forum ini membawa empat agenda utama yang berfokus pada pengembangan administrasi pajak, peningkatan pelayanan, kerja sama internasional, dan kebutuhan dunia usaha.
Agenda pertama mencakup peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0. Selanjutnya, forum membahas Taxpayer Service Product Portfolio (TASP) 2.0 untuk mendukung penguatan layanan kepada wajib pajak.
Agenda ketiga menitikberatkan penguatan kerja sama internasional melalui pelatihan, pertukaran praktik terbaik, dan kolaborasi multilateral. Sementara itu, agenda keempat menghadirkan dialog untuk memahami serta memenuhi kebutuhan dunia usaha dalam menjalankan kewajiban perpajakan.
Keempat agenda tersebut menunjukkan bahwa modernisasi perpajakan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kemampuan pemerintah dalam mengawasi kepatuhan. Otoritas pajak juga perlu membangun pelayanan yang lebih mudah, memperluas pertukaran pengetahuan, dan memberikan kepastian kepada wajib pajak.
DJP Dorong Pemanfaatan AI dalam Administrasi Pajak
Pemanfaatan kecerdasan buatan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembahasan BRITACOF ke-7. Bimo menilai AI dapat membantu otoritas pajak mengelola risiko kepatuhan dengan lebih efisien. Teknologi ini juga mampu memproses data dalam jumlah besar dengan cepat sehingga petugas dapat menangani informasi perpajakan secara lebih terarah.
Menurut Bimo, kemampuan tersebut dapat membantu otoritas pajak meningkatkan ketepatan dalam menangani persoalan kepatuhan. Selain itu, teknologi AI memungkinkan petugas mengalokasikan sumber daya manusia untuk menangani kasus yang lebih kompleks.
Pemanfaatan teknologi juga berpotensi mempercepat layanan kepada wajib pajak. Misalnya, sistem pengolahan data yang lebih efisien dapat membantu petugas mengenali risiko kepatuhan dan menentukan prioritas penanganan. Namun, penerapan AI tetap memerlukan pengelolaan yang cermat agar penggunaannya mendukung tujuan administrasi perpajakan.
Oleh karena itu, modernisasi administrasi pajak tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Otoritas pajak juga perlu memastikan bahwa pemanfaatan AI berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dan hubungan yang lebih baik dengan wajib pajak.
Cooperative Compliance Jadi Pendekatan DJP
Bimo menekankan bahwa peningkatan kepatuhan pajak perlu berjalan bersama perbaikan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Untuk mendukung tujuan tersebut, Indonesia telah meluncurkan program cooperative compliance.
Melalui pendekatan ini, DJP berupaya membangun kemitraan yang mengutamakan keterbukaan, komunikasi yang tepat waktu, dan rasa saling percaya. Pendekatan tersebut tidak hanya bertumpu pada audit dan penegakan aturan, tetapi juga mendorong hubungan yang lebih konstruktif antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Komunikasi yang terbuka dapat membantu kedua pihak memahami kewajiban dan persoalan perpajakan secara lebih baik. Di sisi lain, kepastian komunikasi juga dapat membantu dunia usaha mengelola kewajiban pajak dengan lebih terencana.
Meski demikian, cooperative compliance tetap menempatkan kepatuhan sebagai tujuan utama. Kemitraan tersebut perlu mendukung pemenuhan kewajiban perpajakan sekaligus menjaga penerapan aturan secara adil. Dengan pendekatan ini, DJP berharap hubungan antara pemerintah dan wajib pajak dapat berkembang secara lebih transparan.
BRITACOM Bahas Kerja Sama Penagihan Pajak Antarnegara
Selain membahas teknologi dan pelayanan, Bimo berharap forum BRITACOF dapat mendorong kerja sama penagihan pajak antarnegara anggota BRITACOM. Kerja sama tersebut diharapkan membantu otoritas pajak menangani praktik pengelakan pajak melalui pemindahan aset ke luar negeri.
Pemindahan aset lintas negara dapat menghadirkan tantangan bagi otoritas pajak ketika mereka perlu menindaklanjuti kewajiban perpajakan yang berkaitan dengan kekayaan di yurisdiksi lain. Karena itu, koordinasi internasional menjadi penting untuk mendukung upaya penagihan pajak lintas batas.
Bimo menilai saluran kerja sama yang aman dan efisien dapat membantu negara-negara menjaga keadilan sistem perpajakan. Melalui koordinasi tersebut, otoritas pajak dapat memperkuat upaya pemungutan pajak sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip bahwa setiap orang perlu membayar pajak sesuai kewajibannya, di mana pun mereka menyimpan kekayaan. Prinsip ini menjadi bagian dari upaya menjaga keadilan sekaligus mencegah pihak tertentu menghindari kewajiban perpajakan dengan memindahkan aset ke luar negeri.
Modernisasi Pajak Perlu Seimbangkan Teknologi dan Pelayanan
BRITACOF ke-7 memperlihatkan sejumlah tantangan yang perlu dihadapi otoritas pajak pada era digital. Pemanfaatan AI, penguatan layanan wajib pajak, dan kerja sama penagihan lintas negara membutuhkan koordinasi yang konsisten. Selain itu, setiap kebijakan perlu memperhatikan kebutuhan dunia usaha dan prinsip keadilan perpajakan.
Melalui empat agenda utamanya, forum yang berlangsung di Indonesia ini mendorong pertukaran pengalaman dan pengembangan pendekatan administrasi pajak yang lebih modern. Peluncuran TAPP 2.0 dan TASP 2.0 juga menjadi bagian dari agenda penguatan administrasi serta pelayanan perpajakan dalam forum tersebut.
Pada akhirnya, keberhasilan modernisasi pajak tidak hanya bergantung pada kemampuan teknologi dalam memproses data. Kualitas pelayanan, komunikasi yang transparan, dan kerja sama internasional juga memegang peranan penting. Karena itu, BRITACOF ke-7 menjadi wadah bagi para peserta untuk membahas langkah bersama menuju sistem perpajakan yang lebih tangguh dan adil.
