Banjir Sumatera dan Krisis Komunikasi Pemerintah
Manajemen Sistem Opini Publik dalam Perspektif Humas dan Teori SCCT
Oleh: Iman Hati Gowasa
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi, Universitas Paramadina Jakarta
Banjir besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera kembali menegaskan bahwa bencana alam di Indonesia tidak hanya menghadirkan persoalan kemanusiaan, tetapi juga memunculkan krisis komunikasi pemerintah. Ketika air merendam permukiman warga, memutus akses jalan, dan memaksa ribuan orang mengungsi, masyarakat bukan hanya menunggu bantuan, melainkan juga kejelasan informasi dari negara.
Sayangnya, dalam banyak peristiwa banjir di Sumatera, informasi resmi kerap datang terlambat. Data jumlah korban dan wilayah terdampak berbeda antara pemerintah daerah dan pusat. Di saat yang sama, media sosial justru lebih cepat menyajikan realitas lapangan melalui unggahan warga. Pada titik inilah krisis bencana berubah menjadi krisis opini publik.
Ketika Informasi Kalah Cepat dari Media Sosial
Pada fase awal banjir, masyarakat Sumatera lebih mengandalkan media sosial untuk mengetahui situasi terkini. Video rumah terendam, warga yang belum dievakuasi, hingga kritik atas lambannya bantuan menyebar luas dan membentuk persepsi publik. Sementara itu, pernyataan resmi pemerintah baru muncul setelah opini negatif terlanjur menguat.
Keterlambatan komunikasi ini memicu pertanyaan publik tentang kesiapsiagaan pemerintah, terutama karena banjir merupakan bencana yang berulang hampir setiap tahun. Narasi yang berkembang pun bergeser: bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan dugaan kelalaian akibat buruknya tata kelola lingkungan dan minimnya mitigasi.
Analisis SCCT: Dari Korban Menjadi Pihak yang Disalahkan
Dalam Situational Crisis Communication Theory (SCCT), banjir dikategorikan sebagai victim crisis, di mana pemerintah sejatinya juga menjadi pihak terdampak. Namun, ketika respons komunikasi dinilai lamban, tidak empatik, dan minim transparansi, atribusi publik berubah. Pemerintah mulai dipersepsikan sebagai pihak yang bertanggung jawab, bahkan disalahkan atas besarnya dampak bencana.
Perubahan persepsi ini berisiko besar terhadap reputasi pemerintah. SCCT menegaskan bahwa ketika publik menilai krisis sebagai sesuatu yang dapat dicegah, strategi komunikasi defensif justru akan memperburuk keadaan. Dalam situasi ini, pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan kondisi, tetapi harus mengakui keterbatasan, menunjukkan empati, dan memperlihatkan komitmen perbaikan.
Peran Humas Pemerintah dalam Mengelola Opini Publik
Dalam konteks banjir di Sumatera, humas pemerintah seharusnya berada di garis depan pengelolaan opini publik. Perannya tidak berhenti pada distribusi rilis pers, melainkan menjadi penghubung antara negara dan warga terdampak.
Beberapa strategi komunikasi yang relevan dalam fase recovery antara lain:
- Narasi empatik, dengan menempatkan keselamatan dan penderitaan warga sebagai pusat pesan komunikasi.
- Keterbukaan data, termasuk jumlah korban, kebutuhan mendesak, dan perkembangan penanganan di lapangan.
- Respons cepat terhadap isu viral, agar ruang publik tidak dikuasai spekulasi dan hoaks.
- Kolaborasi dengan media dan tokoh lokal, untuk memperkuat kredibilitas pesan pemerintah.
Dalam kerangka SCCT, strategi rebuild menjadi kunci, yakni membangun kembali kepercayaan publik melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan normatif.
Manajemen Sistem Opini Publik Pasca-Banjir
Pemulihan opini publik tidak berhenti ketika banjir surut. Publik menuntut jawaban yang lebih fundamental: apakah banjir akan terus berulang, dan apakah pemerintah benar-benar belajar dari krisis ini?
Di sinilah manajemen sistem opini publik diuji. Pemerintah perlu mengomunikasikan kebijakan jangka panjang secara konsisten, mulai dari perbaikan drainase, penataan lingkungan, hingga evaluasi tata ruang. Tanpa komunikasi yang berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan, setiap banjir berikutnya akan kembali membuka luka lama dan memperkuat ketidakpercayaan publik.
Penutup
Banjir di Sumatera menunjukkan bahwa krisis komunikasi dapat sama merusaknya dengan bencana itu sendiri. Melalui pendekatan humas berbasis Teori SCCT, pemerintah dapat memahami bagaimana opini publik terbentuk dan bagaimana cara memulihkannya. Transparansi, empati, dan konsistensi komunikasi menjadi kunci agar pemerintah tidak hanya hadir secara fisik di lokasi bencana, tetapi juga hadir dalam kepercayaan publik.
— Artikel dikirim oleh: Iman Hati Gowasa ([email protected])
