Suratkami.com, Jakarta – Pemerintah mulai mematangkan harga B50 menjelang penerapan biodiesel campuran 50 persen pada 1 Juli 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini menyiapkan formulasi harga agar implementasi kebijakan baru ini berjalan sesuai aturan dan tetap memberi kepastian bagi pelaku usaha maupun masyarakat.
Langkah penyusunan harga B50 menjadi bagian penting dari persiapan program biodiesel baru tersebut. Pemerintah menegaskan, penetapan harga akan tetap mengacu pada formula resmi yang selama ini digunakan dalam skema biodiesel nasional.
Selain itu, pemerintah memastikan harga patokan B50 akan diumumkan rutin setiap bulan. Skema ini dinilai penting untuk menjaga kestabilan pasar, memberi kepastian bisnis, sekaligus membantu konsumen memahami arah harga sebelum kebijakan mulai berlaku.
Harga B50 Disiapkan Ikuti Formula Resmi
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengatakan penentuan harga B50 tidak akan dibuat di luar aturan yang sudah berjalan. Pemerintah memilih tetap memakai formula yang selama ini menjadi dasar penetapan harga biodiesel.
Menurut Eniya, formula tersebut akan menjadi acuan utama agar kebijakan harga tetap konsisten. Karena itu, pemerintah tidak ingin ada perubahan mekanisme yang justru menimbulkan ketidakpastian di lapangan.
“Kalau itu mengikuti formula. Kalau itu mengikuti formula kan tiap bulan kita keluarkan harganya,” ujar Eniya saat ditemui di Stasiun Blending dan Pengisian Bahan Bakar Uji Jalan B50, Lembang, Jumat (23/4/2026).
Dengan skema tersebut, harga B50 nantinya akan diperbarui setiap bulan. Model ini dinilai lebih adaptif karena bisa mengikuti perubahan biaya bahan baku, kondisi energi global, dan dinamika pasar minyak.
Selain menjaga stabilitas, pola harga bulanan juga memberi ruang evaluasi yang lebih cepat. Dengan begitu, pemerintah bisa merespons perubahan pasar tanpa harus menunggu terlalu lama.
ESDM Hitung Komponen FAME Bersama Ditjen Migas
Di sisi lain, pemerintah masih menghitung detail komponen pembentuk harga B50. Salah satu fokus utamanya adalah komponen bahan bakar nabati atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME), yang menjadi unsur penting dalam campuran biodiesel.
Eniya menjelaskan, penghitungan FAME kini masih dibahas bersama Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas). Koordinasi ini dilakukan agar proyeksi harga hingga akhir 2026 lebih akurat dan tidak meleset dari kondisi riil pasar.
Menurut dia, penghitungan tersebut tidak sederhana. Pemerintah harus mencermati faktor penghematan, pergerakan harga minyak, serta potensi perubahan kebutuhan energi hingga Desember 2026.
“Kita sedang berhitung dengan Dirjen Migas karena prediksi hingga Desember itu perlu diklarifikasi,” kata Eniya.
Pasokan FAME Dinilai Masih Aman
Meski formulasi harga masih dibahas, pemerintah menilai pasokan bahan baku untuk program B50 masih dalam batas aman. Hal ini penting karena kesiapan pasokan FAME menjadi kunci utama keberhasilan implementasi biodiesel 50 persen.
Eniya menyebut proyeksi awal menunjukkan ketersediaan FAME masih cukup untuk mendukung pelaksanaan B50 mulai Juli 2026. Namun, perhitungan tetap dilakukan agar pasokan tidak terganggu saat permintaan meningkat.
“Pasokan tadi kan saya bilang kita sedang berhitung terus, tapi cukup. Kalau saya prediksi cukup, FAME-nya cukup,” ujarnya.
Pernyataan itu memberi sinyal bahwa pemerintah cukup percaya diri terhadap kesiapan pasokan. Meskipun begitu, evaluasi tetap berjalan agar tidak terjadi gangguan distribusi saat kebijakan dimulai.
Program B50 Diproyeksi Hemat Devisa Rp157 Triliun
Program B50 bukan hanya soal transisi energi. Pemerintah juga melihat kebijakan ini sebagai langkah strategis untuk menekan impor energi dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Berdasarkan data Kementerian ESDM, implementasi B50 diproyeksikan mampu menghemat devisa negara hingga Rp157,28 triliun pada 2026. Nilai ini lebih tinggi dibanding target penghematan pada program B40 yang berada di kisaran Rp140 triliun.
Penghematan tersebut berasal dari berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, peningkatan serapan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) juga dinilai akan memberi nilai tambah besar bagi ekonomi nasional.
Sementara itu, dari sisi industri, kebijakan ini berpotensi memperkuat rantai pasok sawit dalam negeri. Permintaan CPO domestik diperkirakan meningkat, sehingga memberi dorongan bagi sektor hulu hingga hilir.
Karena itu, program B50 dinilai bukan sekadar kebijakan energi. Program ini juga membawa dampak ekonomi yang luas, mulai dari penguatan industri sawit, efisiensi fiskal, hingga pengurangan tekanan impor energi.
Target B50 Mulai Jalan Juli 2026
Pemerintah menargetkan implementasi awal B50 dimulai pada Juli 2026. Jadwal ini disusun seiring kebutuhan memperkuat bauran energi nasional di tengah dinamika pasar energi global yang masih berfluktuasi.
Menurut Eniya, target utama program ini adalah menekan impor bahan bakar melalui peningkatan campuran biodiesel. Pemerintah juga terus menyesuaikan langkah implementasi dengan perhitungan Ditjen Migas agar target pengurangan impor bisa tercapai.
“Kalau itu kita menyesuaikan dengan Dirjen Migas. Target pengurangan impornya kan hitungannya 50 persen,” ujarnya.
Saat ini, serapan biodiesel nasional disebut telah mencapai sekitar 25 persen. Angka tersebut menjadi dasar awal sebelum implementasi B50 dijalankan penuh pada semester kedua 2026.
Dengan formulasi harga yang sedang dimatangkan, pasokan FAME yang dinilai cukup, dan target penghematan devisa yang besar, pemerintah kini memasuki tahap krusial menuju pelaksanaan B50. Jika seluruh persiapan berjalan sesuai rencana, harga B50 akan menjadi fondasi penting bagi kebijakan energi baru Indonesia mulai Juli 2026.
