Suratkami.com, Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menghadirkan kredit bunga rendah 5 persen bagi rakyat kecil dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jumat (1/5/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan di hadapan puluhan ribu buruh yang memadati kawasan pusat ibu kota. Prabowo menyoroti kondisi ekonomi masyarakat kecil yang masih terjebak dalam pinjaman berbunga tinggi.
Selain itu, pemerintah berupaya menghadirkan solusi konkret melalui kebijakan pembiayaan yang lebih adil dan terjangkau. Langkah ini dinilai sebagai upaya memperkuat daya beli sekaligus ketahanan ekonomi nasional.
Kredit Bunga Rendah 5 Persen untuk Rakyat Kecil
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa kredit bunga rendah 5 persen akan segera direalisasikan melalui bank-bank milik negara atau Himbara. Kebijakan ini menyasar buruh, petani, dan nelayan yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan murah.
Menurut Prabowo, selama ini masyarakat kecil sering menghadapi bunga pinjaman yang tidak masuk akal. Bahkan, ia menyebut angka bunga bisa mencapai 70 persen per tahun.
“Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70 persen setahun,” ujar Prabowo di hadapan massa buruh.
Karena itu, pemerintah ingin memutus praktik pinjaman tidak resmi yang bersifat predator. Skema kredit bunga rendah 5 persen diharapkan menjadi alternatif yang aman dan terjangkau.
Namun, implementasi kebijakan ini tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian perbankan. Pemerintah ingin memastikan risiko kredit tetap terkendali.
Beban Pinjaman Tinggi Jadi Sorotan
Fenomena bunga pinjaman tinggi menjadi perhatian serius pemerintah. Prabowo menilai kondisi ini telah lama membebani masyarakat kecil.
Selain itu, buruh, petani, dan nelayan dinilai tidak memiliki banyak pilihan akses keuangan. Mereka sering terpaksa meminjam dari sumber tidak resmi.
Di sisi lain, praktik pinjaman informal sering kali tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai. Hal ini membuat masyarakat semakin rentan.
Karena itu, kebijakan kredit bunga rendah 5 persen diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman ilegal.
Sementara itu, pemerintah juga mendorong literasi keuangan agar masyarakat lebih bijak dalam mengelola pinjaman.
Dukungan Serikat Pekerja
Kebijakan ini mendapat dukungan dari kalangan buruh. Presiden Said Iqbal dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia sebelumnya juga menyuarakan perlunya perlindungan ekonomi bagi pekerja.
Ia menilai reformasi sektor keuangan penting untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Selain itu, ia juga mendorong kebijakan pembebasan pajak untuk pesangon dan THR.
Solusi Hunian Lewat Skema Cicilan Panjang
Selain kredit usaha, pemerintah juga menyoroti persoalan biaya tempat tinggal. Prabowo menyebut sekitar 30 persen penghasilan buruh habis untuk biaya kontrak rumah.
Karena itu, pemerintah akan mengalihkan beban tersebut menjadi cicilan kepemilikan rumah. Skema ini diharapkan memberikan kepastian hunian bagi pekerja.
Prabowo menjelaskan bahwa tenor cicilan akan dibuat fleksibel. Pilihan jangka waktu mencakup:
- 20 tahun untuk cicilan standar
- 30 tahun untuk beban lebih ringan
- Hingga 40 tahun untuk fleksibilitas maksimal
Dengan skema ini, cicilan bulanan diharapkan tetap terjangkau. Selain itu, pekerja dapat memiliki aset jangka panjang berupa rumah pribadi.
Namun, implementasi program ini tetap memerlukan dukungan sektor perbankan dan properti. Pemerintah juga akan memastikan ketersediaan rumah layak huni.
Dampak Ekonomi dan Harapan ke Depan
Kebijakan kredit bunga rendah 5 persen dinilai memiliki dampak luas bagi perekonomian. Selain meningkatkan akses pembiayaan, kebijakan ini juga berpotensi mendorong konsumsi domestik.
Di sisi lain, langkah ini menjadi sinyal keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil. Hal ini penting di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Meskipun begitu, sejumlah pengamat menilai implementasi kebijakan harus diawasi ketat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci keberhasilan program.
Selain itu, edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat. Dengan begitu, kredit yang diberikan dapat dimanfaatkan secara produktif.
Ke depan, pemerintah diharapkan terus menghadirkan kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan. Kredit bunga rendah 5 persen menjadi langkah awal menuju sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
