Suratkami.com – Wacana koperasi menjadi saluran pembayaran gaji pegawai negeri sipil (PNS) dan pensiun belum dibahas bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, sampai Rabu, 7 Oktober 2026, pihaknya belum menerima pembicaraan mengenai rencana tersebut dari pemerintah. Karena belum ada pembahasan, OJK juga belum mengetahui rancangan pelaksanaan yang mungkin disiapkan.
Pernyataan itu disampaikan Dian saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta. Ia menegaskan bahwa OJK belum mengetahui mekanisme yang akan digunakan jika koperasi dilibatkan. Dengan demikian, usulan tersebut belum dapat dipandang sebagai perubahan atas sistem pembayaran yang sudah berlaku. Pemerintah masih perlu menjelaskan bentuk rencana dan langkah pelaksanaannya sebelum regulator dapat menilai lebih jauh.
OJK Menunggu Penjelasan Mekanisme
Dian mengatakan, bila pemerintah serius menjalankan rencana tersebut, koordinasi dengan regulator perlu dilakukan. Menurut dia, perubahan saluran pembayaran membutuhkan penyesuaian, terutama karena layanan perantara dan sistem pembayaran gaji selama ini dijalankan oleh perbankan yang memiliki jaringan luas hingga berbagai wilayah. Jangkauan layanan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika pilihan saluran pembayaran dibicarakan.
OJK belum mendapat kejelasan mengenai bentuk keterlibatan koperasi. Dian menyebut masih ada pertanyaan mendasar, misalnya apakah koperasi akan mengelola rekening sendiri atau menggunakan layanan bank. Ia juga belum mengetahui bagaimana alur transaksi, hubungan antara koperasi dan bank, maupun pengaturan teknis lainnya jika usulan itu diwujudkan. Tanpa rincian tersebut, belum dapat diketahui siapa yang akan menjalankan setiap tahap pembayaran.
Ketidakjelasan itu membuat OJK belum bisa menilai secara rinci bagaimana sistem baru akan bekerja. Usulan untuk memperluas fungsi koperasi tidak otomatis menjelaskan siapa yang memproses pembayaran, bagaimana rekening penerima dikelola, atau bagaimana layanan dapat menjangkau pegawai di berbagai daerah. Pertanyaan mengenai tanggung jawab masing-masing pihak dan cara layanan diselenggarakan juga masih menunggu penjelasan.
Rincian mekanisme penting karena gagasan tentang saluran pembayaran perlu diterjemahkan menjadi proses yang jelas bagi penerima maupun penyelenggara. Dalam hal ini, keterangan Dian belum memuat desain layanan yang dapat dibandingkan dengan pelaksanaan yang berjalan. OJK menyatakan belum mengetahui apakah koperasi akan bertindak sendiri atau menjadi perantara yang memanfaatkan layanan bank. Hal-hal tersebut masih memerlukan keterangan dan pembahasan lebih lanjut.
Keputusan Berada di Tangan Pemerintah
Ketika ditanya apakah rencana tersebut dapat menimbulkan persaingan antara koperasi dan bank dalam menghimpun dana, Dian tidak memberikan penilaian lebih jauh. Ia menekankan bahwa keputusan mengenai cara pemerintah membayar gaji PNS merupakan kewenangan pemerintah. OJK, kata dia, belum memiliki informasi cukup untuk menanggapi kemungkinan persaingan maupun konsekuensinya.
Meski keputusan berada pada pemerintah, Dian mengingatkan pentingnya menguji efektivitas dan efisiensi pilihan yang akan diambil. Pemerintah perlu mempertimbangkan apakah keterlibatan koperasi benar-benar membuat proses pembayaran lebih efisien atau justru menambah tahapan. Penilaian itu, menurutnya, perlu melihat kondisi pelaksanaan di lapangan, bukan hanya tujuan kebijakannya. Jangkauan layanan juga menjadi konteks yang perlu diperhitungkan, mengingat pembayaran ditujukan kepada pegawai di berbagai wilayah.
Bagi pegawai dan pensiunan, pesan utama dari keterangan OJK adalah bahwa rencana tersebut masih berupa wacana yang perlu dirumuskan. Belum ada mekanisme baru yang dijelaskan dalam pernyataan Dian, dan ia tidak menyebut bahwa pembayaran yang berjalan akan segera dialihkan. Karena itu, informasi yang tersedia belum menunjukkan adanya perubahan langsung pada saluran pembayaran yang digunakan penerima.
Perubahan apa pun masih bergantung pada keputusan pemerintah dan rincian pelaksanaannya. Penjelasan mengenai pilihan mekanisme diperlukan agar dampak rencana dapat dinilai, termasuk hubungan antara koperasi dan bank serta cara layanan menjangkau penerima. Sampai penjelasan itu tersedia, OJK belum memberikan penilaian mengenai pelaksanaan atau potensi persaingannya.
Usulan Kementerian Koperasi
Rencana tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Koperasi Ferry Juliantono dalam diskusi publik Pra Kongres Nasional Syarikat Islam di Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Ferry mengatakan pemerintah membahas kemungkinan koperasi menjadi unit layanan jasa untuk pembayaran gaji pegawai negeri dan pensiun bersama Menteri Keuangan. Pernyataan itu memperkenalkan gagasan pelibatan koperasi, tetapi belum menjelaskan rancangan operasionalnya.
Ferry menggambarkan perluasan layanan itu sebagai bagian dari usaha memperkuat peran koperasi dalam menyediakan layanan keuangan bagi masyarakat. Menurutnya, koperasi diharapkan dapat menawarkan layanan yang lebih luas dan meningkatkan daya saingnya dengan perbankan. Namun, pernyataan tersebut belum disertai penjelasan teknis mengenai bentuk koperasi yang akan terlibat, cara penerima memperoleh pembayaran, atau tata cara transaksi yang akan diterapkan.
Gagasan itu juga dikaitkan dengan penguatan kelembagaan koperasi melalui Rancangan Undang-Undang Perkoperasian yang sedang dibahas pemerintah bersama DPR RI. Dalam rancangan tersebut, pemerintah mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi tersendiri di luar OJK serta perlindungan simpanan masyarakat di koperasi melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedua hal itu merupakan bagian dari usulan dalam rancangan, bukan penjelasan tentang mekanisme pembayaran gaji.
Ferry menilai penguatan fungsi layanan dan kelembagaan dapat membantu koperasi bersaing dengan bank. Meski begitu, rencana pembayaran gaji dan pensiun tetap perlu dibedakan dari usulan kelembagaan dalam RUU. Pernyataan tentang pengawasan koperasi dan perlindungan simpanan tidak dengan sendirinya menetapkan bagaimana pembayaran gaji akan dilakukan. Rincian kebijakan tersebut masih perlu dijelaskan oleh pemerintah.
Aturan Pembayaran yang Berlaku
Penyaluran gaji PNS dan pensiunan saat ini memiliki landasan aturan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.05/2016. Peraturan tersebut mengatur penyaluran gaji melalui rekening Pegawai Negeri Sipil, prajurit TNI, dan anggota Polri. Aturan ini menjadi konteks penting ketika pemerintah membicarakan kemungkinan penggunaan koperasi sebagai unit layanan.
Jika usulan itu hendak diterapkan, pemerintah perlu menjelaskan bagaimana rencana tersebut berhubungan dengan aturan yang berlaku dan bagaimana proses pembayaran akan diselenggarakan. Keterangan OJK sejauh ini belum menjawab hal-hal tersebut. Dian justru menyatakan bahwa regulator belum mengetahui mekanisme yang akan digunakan, termasuk apakah koperasi akan bekerja sendiri atau memanfaatkan bank.
Dengan demikian, perkembangan berikutnya bergantung pada pembahasan pemerintah dan kejelasan desain layanan. OJK menyatakan siap melakukan koordinasi jika pembicaraan mengenai rencana itu berlangsung, sementara pemerintah perlu menimbang jangkauan, efisiensi, dan pelaksanaannya. Sampai ada penjelasan lebih lanjut, keterlibatan koperasi dalam pembayaran gaji PNS dan pensiun belum menjadi mekanisme yang dipaparkan secara resmi oleh OJK.
