Suratkami.com, Jakarta – Pajak marketplace kembali menjadi perhatian setelah Kementerian Keuangan membuka peluang untuk menunda penerapannya lebih lama. Kebijakan tersebut sebelumnya ditunda hingga akhir Oktober 2026.
Pemerintah semula menargetkan pemungutan pajak marketplace mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Namun, rencana itu mendapat perhatian dari pelaku usaha yang menjalankan bisnis melalui platform e-commerce.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan kondisi ekonomi sebelum menentukan waktu penerapan pajak tersebut. Menurut dia, pemerintah ingin memberi ruang kepada masyarakat untuk menggunakan pendapatannya untuk konsumsi.
Pajak Marketplace Ditunda hingga Oktober 2026
Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini memilih untuk menunda penerapan pajak marketplace. Keputusan tersebut diambil dengan melihat perkembangan ekonomi dan kondisi daya beli masyarakat.
“Saya tunda kok. Prioritas saya, saya undur dulu. Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Saya lihat keadaan ekonomi masyarakat kita dan kondisi masyarakat kita,” kata Purbaya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyampaikan penundaan pemberlakuan ketentuan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025.
Berdasarkan penundaan tersebut, pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace dijadwalkan mulai berlaku pada 1 November 2026. Artinya, penerapan yang semula direncanakan pada Agustus mundur selama beberapa bulan.
Namun, jadwal tersebut belum sepenuhnya menjadi keputusan final. Pemerintah masih akan mengevaluasi kondisi perekonomian sebelum menentukan langkah berikutnya.
Pemerintah Masih Buka Peluang Penundaan
Purbaya menegaskan, pemerintah dapat kembali menunda penerapan pajak marketplace apabila kondisi ekonomi belum mendukung. Karena itu, November 2026 belum tentu menjadi waktu pasti dimulainya pemungutan.
“Kalau kemarin bisa diundur, nanti (November) kalau keadaan jelek kita bisa undur lagi. Tapi sekarang ditunda sampai Oktober,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan. Evaluasi akan menjadi bagian penting sebelum pajak marketplace benar-benar diterapkan.
Kebijakan ini juga berkaitan dengan kondisi pelaku usaha yang mengandalkan platform digital untuk berjualan. Penundaan memberikan tambahan waktu bagi penjual online untuk mempersiapkan diri menghadapi mekanisme perpajakan.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan penerapan aturan tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap kegiatan ekonomi. Terlebih, transaksi perdagangan melalui platform digital telah menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis masyarakat.
Di sisi lain, pemungutan pajak tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penerimaan negara. Karena itu, penundaan bukan berarti kebijakan tersebut dibatalkan.
Pertumbuhan Ekonomi Jadi Pertimbangan
Purbaya menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini berada di level 5,29 persen. Pemerintah ingin mendorong pertumbuhan tersebut agar dapat mencapai 6 persen menjelang akhir tahun.
Target itu membuat konsumsi masyarakat menjadi salah satu perhatian pemerintah. Menurut Purbaya, peningkatan belanja masyarakat dapat membantu mendorong aktivitas ekonomi.
“Kita ini pertumbuhan (ekonomi) 5,29 persen kan pertumbuhannya. Saya ingin mendorong ke 6 persen menjelang akhir tahun. Kita ingin lu bisa punya uang lebih banyak lagi untuk belanja, kira-kira gitu,” tuturnya.
Karena itu, pemerintah memilih untuk memberikan ruang lebih besar bagi masyarakat dalam menggunakan pendapatannya. Penundaan penerapan objek pajak baru diharapkan dapat menjaga daya beli.
Kebijakan tersebut menjadi penting karena konsumsi rumah tangga memiliki peran besar dalam aktivitas perekonomian nasional. Ketika masyarakat memiliki ruang belanja lebih besar, permintaan terhadap barang dan jasa juga berpotensi meningkat.
Namun, pemerintah tetap perlu memperhitungkan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Keseimbangan antara menjaga konsumsi dan memperkuat penerimaan menjadi tantangan yang harus dikelola.
Pelaku Usaha Online Mendapat Tambahan Waktu
Penundaan pajak marketplace juga memberikan waktu tambahan bagi penjual online untuk memahami ketentuan yang akan berlaku. Pelaku usaha dapat mempersiapkan pencatatan transaksi serta kewajiban perpajakan.
Bagi penjual yang selama ini mengandalkan e-commerce, perubahan mekanisme pemungutan pajak dapat memengaruhi pengelolaan usaha. Karena itu, masa penundaan dapat digunakan untuk menyiapkan administrasi dan menghitung dampaknya terhadap bisnis.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan pelaku usaha antara lain:
- Memahami ketentuan PPh Pasal 22 yang akan berlaku.
- Menyiapkan pencatatan transaksi penjualan secara rutin.
- Memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi.
- Menghitung kembali harga jual dan biaya operasional.
- Mengikuti perkembangan aturan dari pemerintah dan DJP.
Dengan persiapan tersebut, pelaku usaha dapat mengurangi risiko kesalahan ketika aturan mulai diterapkan. Selain itu, pencatatan keuangan yang lebih tertib juga membantu pemilik usaha melihat kondisi bisnis secara lebih jelas.
Sementara itu, pemerintah masih akan melihat perkembangan ekonomi sebelum menentukan keputusan selanjutnya. Jika kondisi ekonomi membaik, penerapan pajak dapat berjalan sesuai jadwal baru.
Sebaliknya, apabila daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi masih membutuhkan dukungan, penundaan tambahan tetap terbuka. Pemerintah ingin memastikan kebijakan perpajakan berjalan sejalan dengan kebutuhan ekonomi nasional.
Keputusan Pajak Marketplace Masih Dinamis
Hingga saat ini, pajak marketplace belum memiliki kepastian mutlak akan mulai dipungut pada November 2026. Pemerintah masih mempertimbangkan berbagai indikator ekonomi sebelum mengambil keputusan akhir.
Penundaan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan fiskal dapat disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Pemerintah tidak hanya mempertimbangkan penerimaan negara, tetapi juga daya beli dan konsumsi masyarakat.
Bagi pelaku usaha online, perkembangan ini menjadi informasi penting. Mereka tetap perlu mempersiapkan diri meskipun waktu penerapan pajak masih dapat berubah.
Dengan demikian, keputusan final mengenai pajak marketplace akan sangat bergantung pada perkembangan ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Pemerintah berharap kebijakan yang diambil mampu menjaga pertumbuhan sekaligus mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.
Jika target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen ingin dicapai menjelang akhir tahun, konsumsi masyarakat akan tetap menjadi salah satu faktor penting. Karena itu, ruang bagi masyarakat untuk berbelanja menjadi pertimbangan dalam menentukan waktu penerapan pajak marketplace.
Untuk saat ini, pemerintah memilih menunda sambil menunggu perkembangan kondisi ekonomi. Kebijakan selanjutnya akan ditentukan setelah pemerintah melakukan evaluasi terhadap daya beli, pertumbuhan ekonomi, dan kebutuhan penerimaan negara.
