Suratkami.com, Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menyoroti persoalan serius terkait sistem kuota internet hangus yang merugikan masyarakat Indonesia. Menurut data terbaru, nilai kerugian publik akibat sisa kuota yang tidak terpakai mencapai Rp63 triliun per tahun.
Fenomena ini menimbulkan keresahan di kalangan pengguna layanan digital yang semakin bergantung pada akses internet. Banyak pelanggan merasa tidak adil ketika kuota yang sudah dibeli dengan harga tinggi tiba-tiba hangus hanya karena masa aktif berakhir.
Masalah ini pun mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, termasuk organisasi mahasiswa yang peduli terhadap isu keadilan digital. Mereka menilai bahwa praktik ini sudah saatnya diatur ulang demi melindungi hak konsumen di era serba online.
Menurut laporan Indonesia Audit Watch (IAW), kerugian akibat sistem kuota internet hangus menjadi bukti lemahnya perlindungan konsumen digital di Indonesia. DPP IMM pun menegaskan perlunya Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk bertindak tegas mengakhiri praktik merugikan tersebut.
IMM Desak Tegakkan Keadilan Digital
Sekretaris Bidang Media dan Komunikasi DPP IMM, Irfani Maulana, menyebut praktik masa aktif kuota yang membuat data internet hangus adalah bentuk ketimpangan digital yang nyata.
“Ketika pemerintah mendorong transformasi digital, rakyat seharusnya mendapat perlindungan, bukan kerugian. Rp63 triliun kuota hangus tiap tahun berarti Rp63 triliun uang rakyat yang tak pernah kembali,” ujar Irfani di Jakarta, Rabu (5/11).
Ia juga menambahkan bahwa keadilan digital bukan hanya soal akses internet murah, tetapi juga soal hak konsumen untuk menikmati layanan secara penuh sesuai yang dibayar.
Kuota Internet Hangus, Siapa yang Diuntungkan?
Masalah kuota internet yang hangus bukan hanya persoalan teknis, tapi juga menyangkut transparansi dan etika bisnis operator seluler. Dalam praktiknya, masa aktif kuota sering kali lebih pendek dibandingkan masa aktif kartu, sehingga pengguna kehilangan hak akses sebelum data habis terpakai.
Padahal di banyak negara seperti Amerika Serikat dan Jepang, sistem data rollover sudah menjadi standar. Sisa kuota otomatis berpindah ke bulan berikutnya, memastikan pelanggan mendapat nilai penuh dari pembelian mereka.
Dengan sistem yang lebih adil, pelanggan bisa menikmati manfaat maksimal dari paket data yang dibeli tanpa takut hangus.
Menkomdigi Diminta Turun Tangan
IMM menilai, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) perlu membuat regulasi baru yang lebih berpihak pada konsumen. Salah satu langkah konkret adalah mewajibkan operator menyediakan fitur pengalihan kuota otomatis (data rollover) dan memperpanjang masa aktif tanpa biaya tambahan.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan pengawasan terhadap praktik promosi digital yang bisa menyesatkan konsumen, seperti “bonus data” yang ternyata memiliki masa aktif jauh lebih pendek.
Langkah ini penting agar Indonesia tidak tertinggal dalam penerapan keadilan digital nasional seperti yang dilakukan banyak negara maju.
Dampak Ekonomi dan Sosial
Rp63 triliun bukan angka kecil. Nilai tersebut mencerminkan kerugian ekonomi rakyat kecil yang setiap harinya bergantung pada akses internet untuk bekerja, belajar, dan bertransaksi.
Bayangkan, jika dana sebesar itu bisa dimanfaatkan untuk memperluas jaringan internet desa atau subsidi data pelajar, tentu manfaatnya akan jauh lebih besar bagi pembangunan digital nasional.
IMM berharap pemerintah tidak hanya menyoroti isu ini dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi sosial dan ekonomi. Karena akses internet bukan lagi kemewahan, melainkan hak dasar di era digital.
Solusi Menuju Akses Internet Adil
Sebagai solusi jangka panjang, DPP IMM mendorong pemerintah dan operator untuk menerapkan sistem:
- Rollover Data Otomatis – Kuota yang belum terpakai otomatis dibawa ke bulan berikutnya.
- Perpanjangan Masa Aktif Fleksibel – Pengguna bisa menambah masa aktif tanpa harus membeli paket baru.
- Transparansi Penggunaan Data – Operator wajib menampilkan rincian pemakaian dan masa aktif secara real time.
- Perlindungan Konsumen Digital – Pemerintah wajib menegakkan regulasi adil dan memberi sanksi tegas bagi pelanggar.
Langkah ini dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap industri telekomunikasi nasional yang tengah tumbuh pesat.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
1. Mengapa kuota internet bisa hangus meski belum habis?
Kuota biasanya diatur berdasarkan masa aktif paket, bukan jumlah data. Saat masa aktif berakhir, sisa data otomatis hangus.
2. Apakah semua operator menerapkan sistem hangus kuota?
Hampir semua operator besar masih menggunakan sistem ini, meskipun ada yang mulai menguji fitur “data rollover”.
3. Apa solusi bagi pengguna agar tidak rugi?
Gunakan paket dengan masa aktif panjang, atau pilih operator yang sudah menerapkan pengalihan kuota ke bulan berikutnya.
4. Apa peran Komdigi dalam masalah ini?
Komdigi berwenang menetapkan aturan perlindungan konsumen digital dan memastikan operator mematuhi prinsip keadilan.
5. Bagaimana dampak ekonomi dari kuota internet hangus?
Kerugian mencapai Rp63 triliun per tahun, dan berdampak langsung pada daya beli masyarakat digital.
Penutup
Kasus kuota internet hangus Rp63 triliun ini bukan hanya soal kehilangan data, tetapi juga tentang hak konsumen digital yang harus dilindungi negara.
IMM mengingatkan, tanpa keadilan digital, semangat transformasi digital nasional hanya akan menjadi jargon kosong.
