Suratkami.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah hingga saat ini belum memiliki rencana untuk masuk sebagai pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Pernyataan tersebut sekaligus menjawab berbagai spekulasi yang muncul setelah terbitnya aturan baru yang membuka peluang kepemilikan saham bursa oleh institusi negara.
Penegasan bahwa Menkeu belum ambil saham BEI disampaikan Purbaya saat ditemui di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (23/6/2026). Menurutnya, pemerintah masih memilih mempertahankan mekanisme yang berjalan saat ini dan tidak memiliki agenda khusus untuk masuk ke dalam struktur kepemilikan Bursa Efek Indonesia.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian pelaku pasar. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 yang merevisi ketentuan dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) memberikan ruang bagi sejumlah lembaga negara untuk memiliki saham di BEI.
Menkeu Belum Ambil Saham BEI Meski Aturan Baru Berlaku
Purbaya menegaskan bahwa hingga kini belum ada pembahasan terkait langkah pemerintah untuk membeli atau mengambil porsi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia.
“Sampai sekarang sih belum ada,” ujar Purbaya saat memberikan keterangan kepada awak media.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pemerintah belum melihat kebutuhan mendesak untuk masuk ke dalam struktur pemegang saham BEI. Selain itu, pemerintah juga menilai tata kelola bursa saat ini masih berjalan sesuai fungsi dan kewenangannya.
Sikap tersebut sekaligus menegaskan bahwa perubahan regulasi tidak serta-merta akan diikuti oleh aksi korporasi dari pemerintah. Meskipun peluang hukum telah tersedia, keputusan untuk memanfaatkan ruang tersebut tetap berada di tangan masing-masing institusi yang diberi kewenangan.
Di sisi lain, pelaku pasar menilai kepastian sikap pemerintah penting untuk menjaga kepercayaan investor. Kejelasan posisi pemerintah dapat mengurangi spekulasi mengenai kemungkinan intervensi dalam pengelolaan pasar modal nasional.
UU P2SK Buka Peluang Kepemilikan Saham oleh Negara
Peluang masuknya institusi negara sebagai pemegang saham BEI resmi diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Regulasi ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
Dalam ketentuan Pasal 8B ayat (1), pemerintah memperluas pihak yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Ketentuan tersebut mencakup tiga institusi utama yang memiliki peran strategis dalam sistem keuangan nasional.
Institusi yang dimaksud meliputi:
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
- Bank Indonesia (BI)
- Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara)
Dengan adanya aturan tersebut, ketiga lembaga memiliki landasan hukum yang kuat apabila suatu saat ingin berpartisipasi sebagai pemegang saham Bursa Efek Indonesia.
Namun demikian, aturan itu tidak mewajibkan ketiga institusi tersebut untuk membeli saham BEI. Regulasi hanya memberikan opsi dan ruang hukum yang sebelumnya belum tersedia secara eksplisit.
Tujuan Perluasan Kepemilikan
Pengamat menilai perluasan subjek hukum dalam kepemilikan bursa bertujuan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional. Selain itu, langkah tersebut dapat memberikan fleksibilitas bagi pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan pasar di masa depan.
Meski begitu, implementasinya tetap harus mempertimbangkan prinsip tata kelola yang baik serta kepentingan seluruh pemangku kepentingan di pasar modal.
Independensi BEI Tetap Menjadi Prioritas
Salah satu poin penting dalam revisi UU P2SK adalah adanya jaminan terhadap independensi Bursa Efek Indonesia. Pemerintah menyadari bahwa masuknya institusi negara ke dalam struktur kepemilikan dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi intervensi terhadap aktivitas pasar.
Karena itu, Pasal 8B ayat (2) secara tegas mengatur bahwa kepemilikan saham oleh Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, maupun Danantara harus tetap menjaga independensi BEI.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa fungsi pengawasan, operasional, dan pengelolaan pasar modal harus tetap berjalan secara profesional dan bebas dari tekanan pihak mana pun.
Keberadaan aturan ini dianggap penting untuk menjaga kepercayaan investor domestik maupun asing. Investor umumnya menaruh perhatian besar terhadap independensi lembaga pasar modal karena berkaitan langsung dengan transparansi dan kepastian hukum.
Selain itu, keberlanjutan pertumbuhan pasar modal Indonesia juga sangat bergantung pada kredibilitas lembaga pengelolanya. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memastikan bahwa perubahan regulasi tidak mengurangi prinsip independensi yang selama ini menjadi fondasi utama BEI.
Kepastian Sikap Pemerintah Disambut Positif Pasar
Penegasan bahwa Menkeu belum ambil saham BEI memberikan sinyal yang relatif positif bagi pelaku pasar. Investor memperoleh kepastian bahwa pemerintah belum memiliki agenda untuk mengubah struktur kepemilikan bursa dalam waktu dekat.
Sementara itu, keberadaan regulasi baru tetap memberikan fleksibilitas apabila di masa depan diperlukan langkah strategis untuk memperkuat pasar keuangan nasional. Dengan demikian, pemerintah memiliki instrumen hukum yang siap digunakan tanpa harus mengubah aturan kembali.
Ke depan, perhatian pasar akan tertuju pada bagaimana implementasi UU P2SK dijalankan. Namun untuk saat ini, pemerintah menegaskan bahwa Bursa Efek Indonesia tetap beroperasi dengan struktur kepemilikan dan mekanisme yang berlaku saat ini, tanpa adanya rencana dari Kementerian Keuangan untuk mengambil saham di dalamnya.
