Hetifah Minta Kepala BNPB Kristomei Sianturi Bergerak Cepat Tangani Karhutla

SuratKami.com – Jakarta, Anggota Komisi VIII DPR Hetifah Sjaifudian meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kristomei Sianturi segera mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah daerah. Ia menilai pemerintah pusat perlu mengambil peran lebih besar agar pemerintah daerah tidak menghadapi bencana berkepanjangan sendirian.

Menurut Hetifah, karhutla yang melanda wilayah Kalimantan bukan sekadar persoalan lingkungan. Bencana tersebut juga mengancam kesehatan masyarakat, keselamatan anak-anak, kelangsungan pendidikan, dan aktivitas ekonomi warga.

Karena itu, Hetifah mendorong BNPB memperkuat dukungan operasional bagi daerah terdampak. Dukungan tersebut mencakup tambahan personel, peralatan pemadaman, operasi udara, serta anggaran yang cepat dan tepat sasaran.

Hetifah menyampaikan harapan itu kepada wartawan, sebagaimana dikutip pada Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat perlu memastikan penanganan karhutla berjalan secara terpadu, terutama ketika kebakaran berlangsung lama dan membutuhkan sumber daya besar.

Hetifah Minta Penanganan Karhutla Berskala Nasional

Hetifah menilai skala kebakaran di sejumlah wilayah membutuhkan keterlibatan langsung pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan dukungan tambahan agar upaya pemadaman dapat berjalan lebih efektif.

“Jangan sampai daerah harus berjuang sendiri menghadapi bencana yang berlangsung lama dan skalanya sudah membutuhkan dukungan nasional,” kata Hetifah kepada wartawan.

Selain menambah personel dan peralatan, BNPB perlu menyesuaikan strategi penanganan dengan kondisi lapangan. Misalnya, petugas dapat mengoptimalkan operasi udara melalui teknik water bombing atau pengeboman air ketika situasi membutuhkan langkah tersebut.

BNPB juga dapat mempertimbangkan modifikasi cuaca sesuai kebutuhan dan kondisi wilayah terdampak. Namun, setiap langkah harus mempertimbangkan situasi lapangan agar sumber daya yang tersedia memberikan hasil optimal.

Di sisi lain, Hetifah menekankan pentingnya dukungan anggaran yang cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan dana yang memadai dapat membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan operasional selama masa tanggap darurat.

Perlindungan Kesehatan Warga Menjadi Prioritas

Karhutla tidak hanya mengancam kawasan hutan dan lahan. Asap kebakaran juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan yang memiliki risiko lebih tinggi terhadap paparan polusi udara.

Oleh karena itu, Hetifah meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada anak-anak, lansia, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Ia menilai perlindungan warga harus berjalan bersamaan dengan upaya pemadaman di lokasi kebakaran.

“Ketersediaan masker, layanan kesehatan, pemantauan kualitas udara, serta langkah perlindungan bagi anak-anak sekolah harus menjadi bagian dari penanganan darurat,” ujar Hetifah.

Selain menyediakan masker, pemerintah perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai kondisi udara di lingkungan mereka. Dengan demikian, warga dapat mengambil langkah pencegahan sesuai situasi yang berkembang.

Sementara itu, sektor pendidikan juga membutuhkan perhatian. Jika asap mengganggu aktivitas belajar atau membahayakan kesehatan siswa, pemerintah perlu menyiapkan langkah perlindungan yang sesuai dengan kondisi setempat.

Dampak ekonomi warga turut menjadi perhatian. Aktivitas masyarakat dapat terganggu ketika asap menyelimuti permukiman atau kebakaran menghambat kegiatan sehari-hari. Karena itu, penanganan karhutla perlu mencakup perlindungan sosial selain pemadaman api.

Pergantian Kepala BNPB Jadi Momentum Pembenahan

Hetifah juga berharap pergantian pimpinan BNPB menjadi kesempatan untuk memperkuat kinerja lembaga tersebut. Kristomei Sianturi menggantikan Letjen TNI Suharyanto setelah Presiden Prabowo Subianto melantiknya di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (15/10/2026).

Menurut Hetifah, perubahan kepemimpinan perlu diikuti pembenahan menyeluruh di lingkungan BNPB. Ia mendorong penguatan integritas organisasi serta evaluasi terhadap sistem pengadaan dan pengawasan anggaran.

Selain itu, Hetifah meminta BNPB memastikan dana kebencanaan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pengawasan yang baik dapat membantu menjaga akuntabilitas anggaran sekaligus mendukung pelaksanaan program penanggulangan bencana.

“Serta memastikan dana kebencanaan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tutur Hetifah.

Dengan demikian, pembenahan BNPB tidak hanya menyangkut tata kelola organisasi. Lembaga tersebut juga perlu memastikan koordinasi, kecepatan respons, dan penyaluran bantuan berjalan efektif ketika bencana terjadi.

Kristomei Sianturi Janjikan Respons Cepat

Setelah pelantikan, Kristomei menyatakan kesiapannya untuk segera menangani karhutla. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menunda respons ketika masyarakat sudah merasakan dampak bencana.

“Ya targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi, jangan sampai (menunggu), karena kan rakyat sudah terdampak, jadi harus segera,” kata Kristomei saat diwawancarai di Istana Negara setelah pelantikan.

Kristomei juga menekankan pentingnya kecepatan respons dalam penanganan bencana. Menurutnya, petugas harus bergerak lebih cepat daripada sekadar menghitung waktu dalam hitungan jam.

“Makanya tadi saya bilang, responsif. Responsnya hitungannya bukan jam, menit. Itu yang akan kita evaluasi ke depannya. Sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia,” tutur Kristomei.

Pernyataan tersebut menunjukkan prioritas awal yang ingin ia dorong setelah memimpin BNPB. Namun, pelaksanaan di lapangan tetap membutuhkan koordinasi lintas instansi, kesiapan personel, peralatan yang memadai, serta dukungan anggaran yang sesuai kebutuhan.

Koordinasi Pusat dan Daerah Menentukan Penanganan Karhutla

Penanganan karhutla membutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, petugas pemadam, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Setiap pihak memiliki peran penting dalam mengendalikan kebakaran sekaligus mengurangi dampaknya terhadap kehidupan warga.

Pemerintah pusat dapat memperkuat kapasitas daerah melalui dukungan sumber daya dan koordinasi operasi. Sementara itu, pemerintah daerah perlu memantau kondisi lapangan serta menyampaikan kebutuhan mendesak kepada instansi terkait.

Selain memadamkan api, petugas perlu memperhatikan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan kebakaran. Pemantauan kualitas udara, penyediaan layanan kesehatan, dan perlindungan anak sekolah menjadi bagian penting dari upaya tersebut.

Pada akhirnya, masyarakat membutuhkan penanganan yang cepat, terkoordinasi, dan berkelanjutan. Harapan Hetifah kepada Kristomei pun menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah pusat saat kemampuan daerah tidak lagi mencukupi untuk menghadapi bencana.

Kecepatan respons, ketepatan penggunaan anggaran, dan perlindungan kelompok rentan akan menjadi aspek penting dalam menghadapi karhutla. Karena itu, langkah BNPB di bawah kepemimpinan Kristomei menjadi perhatian dalam upaya memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia.