Suratkami.com – Perusahaan terindikasi karhutla di Indonesia akan menerima surat dari pemerintah Singapura. Badan Lingkungan Nasional Singapura (NEA) meminta tujuh perusahaan mengambil langkah pemadaman dan pencegahan kebakaran yang dikaitkan dengan kabut asap lintas batas.
Langkah tersebut menyusul penyelidikan atas kebakaran hutan dan lahan yang turut memengaruhi kualitas udara di Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan surat itu akan diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, menyampaikan rencana tersebut dalam konferensi pers pada Jumat, 16 Oktober 2026. Ia mengatakan pemerintah akan memantau respons perusahaan dan mempertimbangkan langkah lanjutan sesuai perkembangan.
Surat NEA untuk perusahaan terindikasi karhutla
NEA akan mengirim surat kepada tujuh perusahaan yang beroperasi di Indonesia dan diduga berkaitan dengan kebakaran. Surat itu menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah Singapura terhadap indikasi keterlibatan perusahaan dalam peristiwa yang memicu kabut asap lintas negara.
Namun, penyebutan perusahaan dalam surat tidak sama dengan penetapan kesalahan. Informasi yang disampaikan pemerintah merujuk pada dugaan keterkaitan dengan kebakaran, sementara perusahaan diminta menjalankan langkah-langkah pencegahan dan penanganan.
Penggunaan undang-undang pencemaran kabut asap lintas batas memberi dasar bagi NEA untuk menyampaikan permintaan resmi. Pemerintah Singapura juga membuka kemungkinan memakai ketentuan hukum lain apabila perkembangan penyelidikan dan respons perusahaan memerlukannya.
Fu menjelaskan, penanganan kasus seperti ini memiliki tantangan praktis. Pengalaman menghadapi kasus sebelumnya, menurut dia, membantu pemerintah memahami kendala dalam menyelidiki dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan kabut asap lintas batas.
Daftar tujuh perusahaan yang akan menerima surat
Perusahaan-perusahaan yang disebut akan menerima surat NEA adalah:
- PT Bumi Andalas Permai
- PT Bumi Mekar Hijau
- PT Paramitra Mulia Langgeng
- PT Sumatera Alam Anugerah
- PT SBA Wood Industries
- PT Hutan Lestari Raya
- PT Bangkanesia
NEA meminta perusahaan mengerahkan personel pemadam kebakaran untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya. Permintaan itu mencakup lahan yang dimiliki maupun dikuasai oleh perusahaan terkait.
Selain menangani api, perusahaan diminta menghentikan kegiatan pembakaran atau tidak memulainya. Dengan demikian, arahan tersebut mencakup respons saat kebakaran terjadi sekaligus upaya menghindari munculnya sumber api baru.
Setiap perusahaan juga harus menyampaikan rencana tindakan kepada NEA. Rencana itu perlu merinci langkah pemadaman dan upaya pencegahan agar kebakaran serupa tidak kembali terjadi.
Pemantauan dan opsi penegakan hukum
Fu mengatakan pemerintah Singapura akan menilai tanggapan perusahaan setelah surat diterbitkan. “Kami akan terus memantau situasi dan tanggapan perusahaan terhadap surat-surat tersebut, jika memang diperlukan,” ujar Fu.
Ruang tindak lanjut tidak berhenti pada surat. Pemerintah Singapura masih mempertimbangkan denda maupun pengajuan tuntutan hukum sebagai opsi, tetapi belum menyatakan keputusan untuk menerapkan langkah tersebut kepada perusahaan tertentu.
Fu mengatakan pemerintah akan melihat efektivitas langkah yang ditempuh seiring berjalannya proses. Ia juga menegaskan bahwa NEA dapat mempertimbangkan penegakan hukum tambahan berdasarkan undang-undang yang berlaku.
Singapura pun belum menutup kemungkinan mengirim surat kepada perusahaan lain. Fu menyebut langkah serupa dapat dipertimbangkan jika muncul indikasi keterlibatan pihak lain dalam kebakaran yang memicu kabut asap lintas batas.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa daftar penerima surat saat ini belum tentu menjadi daftar terakhir. Meski begitu, pemerintah Singapura belum menyebut identitas perusahaan tambahan atau memastikan kapan keputusan berikutnya akan diambil.
Perlindungan warga dan bantuan untuk Indonesia
Fu mengakui penanganan dugaan kasus kabut asap lintas batas bukan perkara mudah. Kendala penyelidikan dan pelaksanaan penegakan hukum menjadi bagian yang harus diperhitungkan, terutama ketika kebakaran berada di luar wilayah Singapura.
Meski demikian, ia menyatakan pemerintah tetap perlu berupaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap. Singapura, kata Fu, akan melakukan hal-hal yang masih berada dalam kendalinya untuk memperoleh hasil terbaik bagi warganya.
Fu juga mengingatkan perusahaan agar mengambil langkah yang tepat untuk menjaga kelangsungan bisnis serta reputasi mereka. Pesan itu disampaikan seiring tuntutan agar perusahaan merespons surat NEA dan menjelaskan tindakan pemadaman maupun pencegahan.
Di sisi lain, Singapura kembali menyatakan kesediaannya membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan lahan. Kesediaan tersebut berjalan berdampingan dengan upaya penegakan hukum yang sedang dipertimbangkan pemerintah Singapura.
Dengan demikian, penanganan yang diumumkan mencakup dua jalur: meminta perusahaan mengendalikan kebakaran di lahan terkait dan menilai kemungkinan tindakan hukum. Hasilnya akan bergantung pada perkembangan situasi serta tanggapan perusahaan terhadap permintaan NEA.
