Suratkami.com – Jakarta, COO BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria membantah anggapan bahwa penyaluran kredit Himpunan Bank Negara atau Himbara untuk program pemerintah berisiko memicu kredit macet.
Dony menyatakan kredit Himbara ke Agrinas dinilai aman karena pinjaman tersebut mendapat jaminan negara. Menurut dia, kredit yang dijamin negara justru menjadi salah satu skema pembiayaan paling aman bagi perbankan.
“Enggak, kredit yang paling secure itu kredit dijamin oleh negara kan? Jadi nggak mungkin macet kan? Dijamin oleh negara,” kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (7/9).
Kredit Himbara ke Agrinas Mendapat Jaminan Negara
Dony menjelaskan, jaminan negara memberikan kepastian dari sisi bank. Karena itu, ia menilai tidak ada alasan untuk menganggap pinjaman tersebut akan berubah menjadi kredit macet selama skema penjaminannya berjalan sesuai ketentuan.
Ia juga menegaskan bahwa Himbara tidak secara langsung mendanai program pemerintah. Menurut Dony, hubungan pembiayaan yang dilakukan tetap menggunakan skema business to business atau B2B.
“Ya, kita hanya memberikan kalau itu kredit ya sesuai dengan kredit yang normal aja,” ujar Dony.
Penjelasan Skema Pendanaan Himbara
Sebelumnya, PT Agrinas Pangan Nusantara mengajukan pinjaman kepada Himbara. Dony menyebut pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung pendanaan Koperasi Desa Kemitraan Mandiri Pangan atau KDKMP, yang juga dikenal sebagai Kopdes.
Agrinas Pangan sebelumnya memperoleh kucuran dana sebesar Rp240 triliun dari Himbara. Dana itu digunakan untuk membiayai program KDKMP. Dilansir dari Antara, pinjaman tersebut memiliki nilai angsuran Rp40 triliun per tahun selama enam tahun.
Dengan skema itu, pembayaran angsuran pertama kepada Himbara dijadwalkan berlangsung pada September 2026. Jadwal tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan pembiayaan yang telah memperoleh jaminan negara.
Pembayaran Menunggu Verifikasi BPKP
Pembayaran cicilan pinjaman akan dilakukan setelah proses verifikasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Verifikasi ini menjadi tahapan sebelum kewajiban pembayaran berjalan sesuai skema yang ditetapkan.
Sementara itu, KDKMP dikabarkan memperoleh fasilitas kredit dari bank-bank Himbara dengan model pinjaman hingga Rp3 miliar untuk setiap gerai. Fasilitas tersebut dirancang untuk mendukung kebutuhan pembiayaan pada tingkat gerai.
Penjelasan Dony menegaskan posisi Danantara bahwa pembiayaan Himbara tetap mengikuti mekanisme kredit normal. Di sisi lain, jaminan negara menjadi faktor utama yang membuat risiko pembiayaan tersebut dinilai berbeda dari kredit komersial tanpa penjaminan.
Dengan demikian, pemerintah dan pengelola BUMN menilai penyaluran kredit tersebut tidak serta-merta meningkatkan risiko kredit macet. Pelaksanaan pembayaran tetap akan mengikuti jadwal dan proses verifikasi yang telah ditetapkan.
