Daftar Isi 5 bagian
suratkami.com/ – Bandar Lampung, Mahasiswa Magister Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (USBRJ) sekaligus Ketua DPC GMNI Bandar Lampung periode 2020–2024, Ichwan Aulia, mengusulkan pemangkasan anggaran makan dan minum kantor pemerintah daerah. Ia mendorong pemerintah daerah menyelaraskan menu konsumsi rapat dan kegiatan dinas dengan standar Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Ichwan, langkah tersebut dapat menjadi bagian dari upaya efisiensi belanja publik. Selain itu, kebijakan tersebut dapat membantu memastikan anggaran negara yang berasal dari rakyat digunakan secara tepat sasaran dan inklusif.
Ichwan menilai alokasi konsumsi untuk rapat dan kegiatan dinas di lingkungan pemerintah selama ini cukup besar. Karena itu, ia mendorong adanya keberanian untuk mereformasi pola belanja tersebut dengan menyesuaikannya pada porsi serta menu standar MBG.
Anggaran Makan dan Minum Kantor Perlu Diefisienkan
Ichwan menyampaikan bahwa belanja barang dan jasa untuk konsumsi rapat maupun kegiatan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD dapat menyerap anggaran dalam jumlah besar. Ia kemudian mengusulkan pemangkasan belanja makan dan minum sebesar 30 persen hingga 50 persen.
Menurut dia, penghematan tersebut dapat membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk mengarahkan anggaran ke kebutuhan lain. Misalnya, anggaran dapat mendukung pembangunan infrastruktur dasar, penanganan stunting, atau memperluas jangkauan pemenuhan gizi di daerah.
“Selama ini, alokasi anggaran makan dan minum rapat serta kegiatan dinas di instansi pemerintah tergolong cukup besar. Sudah saatnya ada keberanian untuk melakukan reformasi belanja anggaran ini,” ujar Ichwan Aulia dalam keterangannya di Bandar Lampung.
Ia menilai konsumsi kantor yang cenderung mewah dan eksklusif perlu mendapat perhatian. Sebagai alternatif, pemerintah dapat menyesuaikan porsi dan menu konsumsi dengan standar MBG.
Efisiensi Belanja Dapat Meringankan Beban APBD
Usulan tersebut juga berkaitan dengan upaya mengoptimalkan penggunaan APBD. Ichwan menilai pemerintah daerah perlu mengetatkan pengeluaran operasional dan mengarahkan belanja pada program yang memiliki manfaat lebih luas bagi masyarakat.
Selain itu, Program Makan Bergizi Gratis memiliki alokasi nasional yang besar untuk mencakup puluhan juta penerima manfaat. Sasaran program tersebut meliputi peserta didik, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Karena itu, Ichwan melihat penyelarasan menu konsumsi di kantor pemerintah dengan standar MBG dapat menjadi simbol solidaritas sosial. Aparatur sipil dan pejabat publik dapat menunjukkan kepedulian terhadap program pemenuhan gizi yang menyasar masyarakat.
Di sisi lain, efisiensi tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran. Menurut Ichwan, perubahan pola konsumsi juga dapat menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan prinsip hidup sederhana dan menggunakan belanja publik secara lebih terukur.
Menu MBG Bisa Dorong Ekonomi Lokal
Ichwan juga menyoroti potensi dampak ekonomi dari pengadaan menu makanan bagi instansi pemerintah. Ia mendorong agar pengadaan tersebut menyerap komoditas dari petani, nelayan, serta pelaku UMKM kuliner lokal.
Dengan demikian, penggunaan anggaran untuk konsumsi kantor tidak hanya memenuhi kebutuhan makanan. Pengadaan juga dapat membantu menggerakkan perekonomian lokal secara simultan dan transparan.
Selain itu, penggunaan bahan pangan lokal dapat berjalan bersama dengan upaya memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Pemerintah dapat mengarahkan pengadaan menu dengan tetap memperhatikan standar gizi yang menjadi dasar program MBG.
Usulan tersebut menempatkan efisiensi anggaran sekaligus pemberdayaan ekonomi lokal dalam satu kebijakan. Karena itu, pengurangan belanja konsumsi kantor tidak semata-mata berfokus pada penghematan, tetapi juga pada pemanfaatan anggaran untuk memberikan dampak yang lebih luas.
Ichwan Soroti Keteladanan Pejabat Publik
Ichwan menekankan bahwa pengurangan anggaran makan dan minum kantor bukan sekadar persoalan perhitungan anggaran. Ia melihat langkah tersebut sebagai bagian dari moralitas dan keteladanan pejabat publik dalam menggunakan uang negara.
Menurut dia, aparatur negara perlu memberikan contoh hidup sederhana dan menunjukkan solidaritas terhadap program prioritas pemerintah. Dengan begitu, kebijakan efisiensi dapat terlihat dalam praktik sehari-hari di lingkungan pemerintahan.
Ia juga membandingkan standar konsumsi kantor dengan kebutuhan masyarakat yang menerima program pemenuhan gizi. Jika masyarakat mendapatkan menu sehat dan bergizi dengan standar biaya terukur, ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan standar konsumsi yang lebih sederhana di lingkungan kantor.
“Aparatur negara harus hadir memberikan contoh hidup sederhana dan solider dengan program prioritas Presiden. Jika anak-anak sekolah dan masyarakat mendapatkan menu sehat bergizi dengan standar biaya terukur, tidak ada alasannya bagi pejabat atau kantor pemerintah untuk terus menggunakan standar anggaran konsumsi berlebihan,” kata Ichwan.
Efisiensi Anggaran Diharapkan Berdampak ke Masyarakat
Lebih lanjut, Ichwan mendorong agar penghematan dari belanja konsumsi kantor dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia mengusulkan pemerintah menyalurkan ruang anggaran tersebut untuk kebutuhan yang memiliki dampak sosial lebih besar.
Misalnya, pemerintah daerah dapat mengarahkan hasil efisiensi untuk pembangunan infrastruktur dasar, penanganan stunting, atau perluasan sasaran pemenuhan gizi. Dengan demikian, pengurangan belanja operasional dapat terhubung dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, penyesuaian konsumsi kantor dengan standar MBG juga dapat memperkuat pesan tentang penggunaan anggaran secara bijak. Pemerintah tidak hanya menghemat belanja, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Pada akhirnya, Ichwan berharap pemerintah daerah berani mengevaluasi belanja makan dan minum di lingkungan instansi. Ia menilai efisiensi tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk memperkuat penggunaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berdampak luas.
