SuratKami.com – Jakarta, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyatakan pemerintah akan mencabut program bebas bersyarat Indra Kenz. Pemerintah mengambil langkah tersebut setelah menemukan masalah dalam proses pemberian remisi.
Agus mengatakan pihaknya juga tengah mengaudit proses pemberian remisi hingga pembebasan bersyarat terhadap Indra Kenz. Audit tersebut menjadi perhatian setelah muncul sejumlah temuan terkait status dan perlakuan terhadap warga binaan tersebut.
Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membenarkan bahwa Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada 24 September 2026. Namun, perkembangan terbaru membuat pemerintah mengevaluasi kembali keputusan tersebut.
Indra Kenz Terancam Kembali ke Lapas
Agus Andrianto menyampaikan rencana pencabutan bebas bersyarat tersebut saat ditemui di Gedung Kementerian Hukum, Jakarta, Senin, 5 Oktober 2026. Ia menilai terdapat persoalan dalam proses remisi yang berkaitan dengan pembebasan Indra Kenz.
Agus juga memastikan proses audit sedang berjalan. Menurut dia, pemeriksaan mencakup pemberian remisi sampai keputusan pembebasan bersyarat terhadap Indra Kenz.
Dengan demikian, pemerintah belum menutup proses evaluasi terhadap perkara tersebut. Hasil audit nantinya menjadi dasar untuk menentukan langkah selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku.
Pembebasan Bersyarat Indra Kenz pada September 2026
Sebelumnya, Indra Kenz memperoleh pembebasan bersyarat pada Kamis, 24 September 2026. Ketua Kelompok Kerja Komunikasi Publik sekaligus Juru Bicara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Budi Waskito membenarkan informasi tersebut.
Budi menjelaskan bahwa proses pembebasan bersyarat berlangsung sekitar pukul 11.00. Setelah itu, Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bogor menjalankan pengawasan terhadap Indra Kenz.
Namun, status tersebut kini menghadapi evaluasi. Pemerintah menilai proses pemberian remisi dan pembebasan bersyarat perlu diperiksa secara menyeluruh agar seluruh prosedur berjalan sesuai aturan.
Nama Indra Kenz Muncul dalam Temuan di Lapas Cibinong
Selain persoalan pembebasan bersyarat, nama Indra Kenz sebelumnya muncul dalam keterangan Inspektur Jenderal Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan. Ia menyebut Indra sebagai salah satu warga binaan yang diduga menghuni fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.
Rudi menyebut beberapa nama lain dalam temuan tersebut. Nama-nama itu antara lain Jimmy Masrin, Heru, Ahmad Albani, dan Hasan.
Menurut Rudi, Indra Kenz termasuk warga binaan yang diduga menempati salah satu properti berbentuk kontainer yang memiliki fasilitas seperti rumah mewah di area lapas. Temuan tersebut kemudian menjadi bagian dari perhatian aparat pemasyarakatan.
Rudi juga menyatakan pihaknya telah merekomendasikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar Indra Kenz kembali menjalani masa pidana di lapas. Rekomendasi itu muncul di tengah evaluasi terhadap kondisi dan fasilitas yang ditemukan.
Kasus Investasi Bodong Binomo Indra Kenz
Kasus Indra Kenz bermula pada 2022 dan berkaitan dengan investasi bodong Binomo. Majelis hakim kemudian menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara serta denda Rp5 miliar kepada Indra Kenz.
Dalam perkara tersebut, majelis hakim menyatakan Indra Kenz terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong serta pencucian uang.
Putusan tersebut merujuk pada Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE.
Selain itu, Indra Kenz juga terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
Pemerintah Audit Proses Remisi dan Pembebasan
Saat ini, pemerintah memusatkan perhatian pada proses pemberian remisi hingga pembebasan bersyarat Indra Kenz. Agus Andrianto menegaskan bahwa pihaknya sedang melakukan audit terhadap proses tersebut.
Sementara itu, rekomendasi untuk menarik kembali Indra Kenz ke lapas menunjukkan bahwa pemerintah juga mengevaluasi pelaksanaan pembinaan warga binaan. Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan setiap keputusan pemasyarakatan memiliki dasar prosedural yang sesuai.
Karena itu, keputusan akhir mengenai status bebas bersyarat Indra Kenz masih menunggu hasil evaluasi. Pemerintah akan menentukan langkah berikutnya berdasarkan hasil audit dan ketentuan yang berlaku.
Perkembangan ini membuat status Indra Kenz kembali menjadi perhatian publik. Terlebih lagi, evaluasi tersebut mencakup dua aspek sekaligus, yaitu proses remisi dan pembebasan bersyarat serta temuan terkait fasilitas di Lapas Kelas IIA Cibinong.
Dengan demikian, pemerintah masih memiliki sejumlah tahapan untuk menyelesaikan evaluasi tersebut. Keputusan pencabutan bebas bersyarat akan menjadi bagian penting dari tindak lanjut atas persoalan yang tengah diperiksa.
