Suratkami.com, Jakarta – Insentif motor listrik sebesar Rp3 juta per unit dinilai belum cukup kuat untuk mendorong masyarakat beralih dari kendaraan berbahan bakar minyak ke kendaraan listrik secara signifikan. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah perlu meninjau kembali besaran insentif tersebut agar kebijakan elektrifikasi transportasi memberikan dampak yang lebih besar.
Besaran insentif tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 20 Agustus 2026. Nilainya lebih rendah dari rencana awal pemerintah sebesar Rp5 juta untuk setiap unit motor listrik.
Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp3 triliun untuk mendukung program tersebut. Dana itu diarahkan untuk pembelian hingga 1 juta unit motor listrik produksi dalam negeri. Namun, program belum dapat berjalan karena Peraturan Menteri Keuangan sebagai dasar pelaksanaan masih belum diterbitkan.
Insentif Motor Listrik Rp3 Juta Dinilai Terlalu Kecil
IESR menilai besaran insentif menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan minat masyarakat membeli kendaraan listrik. Pasalnya, harga awal motor listrik masih menjadi pertimbangan bagi sebagian konsumen.
Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo mengatakan insentif yang terlalu kecil berisiko tidak mampu mengurangi kesenjangan harga. Kondisi tersebut juga dapat membuat anggaran pemerintah belum menghasilkan tingkat peralihan kendaraan yang optimal.
Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan insentif motor listrik dengan nilai lebih besar. Pada 2023 dan 2024, program tersebut memberikan potongan harga hingga Rp7 juta per unit.
Karena itu, penurunan nilai insentif menjadi Rp3 juta dinilai perlu dikaji berdasarkan target yang ingin dicapai. Pemerintah tidak hanya perlu menghitung jumlah kendaraan yang bisa mendapatkan bantuan.
Dampak terhadap konsumsi BBM, pengurangan emisi, serta penghematan anggaran energi juga perlu menjadi bagian dari perhitungan. Dengan pendekatan tersebut, insentif dapat diarahkan untuk menghasilkan manfaat ekonomi dan lingkungan dalam jangka panjang.
Paket Kebijakan Dinilai Lebih Efektif
IESR menilai insentif pembelian sebaiknya tidak berdiri sendiri. Kebijakan tersebut perlu dikombinasikan dengan program lain agar masyarakat memiliki alasan ekonomi yang lebih kuat untuk memilih motor listrik.
Dalam pemodelan IESR, kombinasi sejumlah kebijakan dapat meningkatkan adopsi kendaraan listrik. Salah satu skenarionya menggunakan insentif pembelian Rp5 juta dan tambahan Rp3 juta melalui program tukar tambah motor BBM ke kendaraan listrik.
Skenario tersebut kemudian dikombinasikan dengan kebijakan disinsentif. Salah satunya berupa kenaikan harga Pertalite secara bertahap menuju tingkat keekonomian.
Dengan kombinasi tersebut, adopsi motor listrik diperkirakan dapat bertambah sekitar 810 ribu unit dibandingkan skenario business as usual pada 2030.
Namun, angka tersebut bukan sekadar persoalan potongan harga. Masyarakat juga akan mempertimbangkan kualitas kendaraan, jarak tempuh, harga baterai, layanan purnajual, serta kemudahan pengisian daya.
Ekosistem Kendaraan Listrik Perlu Diperkuat
Selain insentif pembelian, pemerintah juga perlu memperhatikan perkembangan ekosistem kendaraan listrik. Ketersediaan stasiun pengisian dan fasilitas penukaran baterai menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.
Performa motor listrik juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Konsumen membutuhkan kendaraan yang mampu memenuhi kebutuhan mobilitas harian tanpa menimbulkan kekhawatiran mengenai daya baterai.
Sementara itu, rantai pasok kendaraan listrik juga perlu diperkuat. Pengembangan produksi dalam negeri dapat membantu menciptakan industri yang lebih kompetitif sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap komponen impor.
Di sisi lain, kebijakan yang konsisten dapat memberikan kepastian kepada produsen. Kepastian tersebut penting agar pelaku industri memiliki alasan untuk meningkatkan produksi dan memperluas investasi.
Dengan demikian, insentif pembelian sebaiknya dipandang sebagai bagian dari paket kebijakan yang lebih luas. Pemerintah dapat menggabungkan insentif konsumen, pembangunan infrastruktur, penguatan industri, dan kebijakan energi.
Peralihan dari Motor BBM Memberikan Manfaat Ekonomi
IESR memperkirakan perpindahan satu motor berbahan bakar minyak ke motor listrik dapat memberikan manfaat sekitar Rp5,6 juta bagi pemerintah selama periode 10 tahun.
Nilai tersebut dapat menjadi lebih besar jika manfaat tidak langsung ikut diperhitungkan. Penghematan devisa, penurunan polusi udara, serta nilai karbon dapat meningkatkan total manfaat hingga sekitar Rp28 juta per kendaraan dalam periode yang sama.
Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan kendaraan listrik tidak hanya berkaitan dengan industri otomotif. Peralihan kendaraan juga berkaitan dengan ketahanan energi dan kualitas lingkungan.
Jika konsumsi BBM berkurang, kebutuhan energi berbasis minyak juga dapat ditekan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berpotensi mengurangi beban subsidi dan kompensasi energi.
Karena itu, besaran insentif perlu dilihat berdasarkan manfaat keseluruhan. Pemerintah harus memastikan biaya yang dikeluarkan sebanding dengan dampak yang ingin dicapai.
Biaya Penggunaan Motor Listrik Lebih Rendah
Dari sisi konsumen, motor listrik juga memiliki potensi keuntungan melalui biaya operasional yang lebih rendah. IESR memperkirakan biaya kepemilikan motor listrik berbasis baterai berada di sekitar Rp346 per kilometer.
Angka tersebut lebih rendah dibandingkan perkiraan biaya motor berbahan bakar minyak yang mencapai sekitar Rp506 per kilometer.
Perbedaan biaya tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen. Terlebih, pengguna kendaraan roda dua umumnya menggunakan sepeda motor untuk mobilitas harian dengan jarak tempuh cukup tinggi.
Namun, penghematan operasional belum tentu langsung membuat masyarakat beralih. Harga pembelian awal, ketersediaan fasilitas pengisian, umur baterai, dan akses layanan purnajual tetap menjadi pertimbangan.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menciptakan ekosistem yang membuat keuntungan penggunaan motor listrik semakin mudah dirasakan masyarakat.
Pemerintah Perlu Menentukan Arah Program
Program insentif motor listrik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mempercepat elektrifikasi sektor transportasi. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang diterapkan.
Insentif Rp3 juta per unit dapat membantu menurunkan biaya pembelian. Meski begitu, IESR menilai nilai tersebut perlu dievaluasi agar mampu menghasilkan perubahan perilaku konsumen dalam skala lebih besar.
Selain itu, pemerintah perlu memastikan aturan pelaksanaan segera tersedia. Tanpa dasar regulasi yang jelas, produsen dan konsumen akan kesulitan mengetahui mekanisme program secara pasti.
Ke depan, kebijakan kendaraan listrik diharapkan tidak hanya mengejar jumlah unit yang terjual. Pemerintah juga perlu mengukur seberapa besar program tersebut mampu mengurangi konsumsi BBM, menekan emisi, dan memberikan manfaat ekonomi.
Dengan pendekatan tersebut, insentif motor listrik dapat menjadi bagian dari strategi transisi energi yang lebih menyeluruh. Masyarakat mendapatkan pilihan transportasi dengan biaya operasional lebih rendah, sementara pemerintah memperoleh manfaat dari pengurangan konsumsi energi berbasis minyak.
Pada akhirnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya potongan harga. Infrastruktur yang memadai, kendaraan yang kompetitif, kebijakan energi yang konsisten, serta dukungan industri akan menentukan apakah peralihan dari motor BBM menuju motor listrik benar-benar dapat berlangsung secara signifikan.
