Kenaikan Tarif Ojek Online Harus Seimbang demi Keadilan Konsumen dan Pengemudi

Suratkami.com, Jakarta – Kenaikan tarif ojek online harus seimbang agar manfaatnya tidak timpang antara aplikator, pengemudi, dan konsumen. Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) menegaskan bahwa komisi aplikator tidak boleh lebih dari 15 persen agar tetap memberi ruang keadilan dalam ekosistem transportasi digital yang semakin masif penggunaannya di Indonesia.

Masalah terkait kenaikan tarif ojek daring ini menjadi sorotan publik setelah munculnya rencana penyesuaian tarif pada pertengahan tahun 2025. Ketua FKBI, Tulus Abadi, mengatakan bahwa potongan aplikator yang tinggi akan mengurangi dampak positif dari kenaikan tarif itu sendiri. Jika aplikator masih mengambil 20 persen atau lebih, pengemudi tetap tidak memperoleh pendapatan yang layak meskipun harga kepada konsumen meningkat.

Isu “kenaikan tarif ojek online harus seimbang” menjadi sorotan dalam diskusi nasional terkait keseimbangan antara hak konsumen dan kesejahteraan pengemudi. FKBI sebagai lembaga independen menyuarakan pentingnya struktur tarif yang adil dan transparan. Bukan hanya demi kepentingan pengemudi, tetapi juga agar konsumen tidak dirugikan oleh beban tarif yang tidak sesuai dengan kualitas layanan.

Sebuah survei nasional yang dilakukan pada Juli 2025 menunjukkan bahwa sekitar 68 persen konsumen menyatakan akan mengurangi penggunaan layanan ojek daring atau hanya menggunakannya saat ada diskon, jika tarif meningkat signifikan tanpa diimbangi kualitas dan kejelasan transparansi potongan. Ini membuktikan bahwa loyalitas konsumen akan menurun jika harga tidak rasional.

FKBI mengajukan batasan maksimal 15 persen untuk komisi aplikator. Menurut simulasi yang dilakukan oleh Institute for Demographic and Poverty Studies (IDEAS), jika komisi aplikator tetap di angka 20 persen, maka pengemudi hanya mendapatkan tambahan pendapatan bersih sekitar Rp8.000 hingga Rp15.000 per hari. Angka ini jauh dari harapan dan belum cukup memberikan insentif yang layak atas risiko dan biaya operasional yang ditanggung oleh mitra pengemudi.

Sebaliknya, jika potongan aplikator diturunkan menjadi maksimal 15 persen, hasilnya jauh lebih positif. Pengemudi bisa membawa pulang pendapatan bersih harian mencapai Rp122.187, naik sekitar 15 persen dibanding sebelumnya. Sementara itu, harga yang dibayar oleh konsumen masih berada dalam kisaran yang wajar, yakni antara Rp14.375 hingga Rp16.912 per perjalanan. Ini memperlihatkan adanya kemungkinan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan mitra pengemudi jika sistem tarif dirancang dengan adil.

Isu mengenai komisi aplikator dalam layanan transportasi daring bukan hal baru, namun hingga kini belum ada regulasi tegas yang menetapkan batas potongan yang diperbolehkan. FKBI menilai bahwa penetapan tarif dan skema kerja seharusnya tidak dilakukan sepihak oleh aplikator. Perlu ada pelibatan aktif dari mitra pengemudi dan konsumen sebagai dua pilar utama yang menopang keberlangsungan layanan ojek daring.

Selain soal komisi, FKBI juga menyoroti pentingnya transparansi penggunaan potongan yang diambil oleh aplikator. Publik selama ini tidak mendapat informasi jelas bagaimana dana dari potongan tersebut digunakan. Apakah benar-benar dialokasikan untuk peningkatan layanan, keamanan, atau hanya menjadi sumber keuntungan semata. Transparansi ini sangat penting agar tidak muncul kecurigaan atau ketidakpercayaan di antara para mitra dan pengguna.

FKBI menyarankan adanya audit dan pelaporan berkala mengenai penggunaan komisi oleh aplikator. Laporan ini sebaiknya dapat diakses publik dan diawasi oleh lembaga independen. Dengan adanya pelaporan rutin, maka akan tercipta iklim kepercayaan yang lebih sehat di antara seluruh pihak dalam ekosistem transportasi daring.

Tidak kalah penting, FKBI juga mengusulkan agar lembaga perlindungan konsumen ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan terkait transportasi daring. Keterlibatan ini dianggap strategis untuk memastikan bahwa setiap perubahan tarif atau skema kerja yang ditetapkan tidak merugikan pengguna jasa transportasi daring di Indonesia.

Keadilan relasional menjadi kata kunci penting dalam mendorong sistem transportasi daring yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam hal ini, hubungan antara aplikator, pengemudi, dan konsumen harus dibangun atas dasar keterbukaan, saling menghargai, dan kesetaraan posisi. Jika salah satu pihak mendominasi, maka yang terjadi adalah ketimpangan yang dapat merugikan keberlangsungan layanan secara keseluruhan.

Dengan dorongan dari FKBI dan hasil survei yang menunjukkan sensitivitas publik terhadap tarif, pemerintah diharapkan segera mengeluarkan regulasi terbaru yang mengatur batas komisi aplikator dan mekanisme transparansi dalam layanan transportasi digital. Keseimbangan tarif ojek online bukan hanya soal angka, melainkan juga soal prinsip keadilan yang menyentuh jutaan masyarakat pengguna dan pekerja sektor ini.

Meningkatnya jumlah pengguna layanan ojek daring dari tahun ke tahun menunjukkan pentingnya peran transportasi digital dalam mobilitas masyarakat urban. Namun pertumbuhan ini juga harus diimbangi dengan perlindungan hak-hak pengguna dan pengemudi sebagai bagian dari masyarakat digital yang setara. Dengan pendekatan kebijakan yang inklusif, sistem transportasi daring di Indonesia dapat menjadi lebih adil, berdaya guna, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.