Suratkami.com, Jakarta – Pengusaha dukung tata kelola ekspor SDA strategis yang tengah diperkuat pemerintah sebagai langkah meningkatkan transparansi perdagangan dan optimalisasi penerimaan negara. Dukungan tersebut disampaikan oleh sejumlah asosiasi usaha nasional yang mewakili sektor pertambangan, batu bara, nikel, hingga kelapa sawit.
Dukungan itu datang dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Indonesian Mining Association (IMA), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI-ICMA), Forum Industri Nikel Indonesia (FINI), serta Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Kalangan dunia usaha menilai penguatan tata kelola ekspor merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih sehat. Selain itu, kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mencegah berbagai praktik yang merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing.
Pengusaha Dukung Tata Kelola Ekspor SDA Strategis
Ketua Umum APINDO, Shinta Kamdani, mengatakan bahwa kebijakan penguatan tata kelola ekspor bertujuan meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis Indonesia.
Menurutnya, langkah tersebut juga diharapkan mampu mengoptimalkan kontribusi Devisa Hasil Ekspor (DHE) sektor sumber daya alam bagi perekonomian nasional.
“Dalam semangat tersebut, seluruh asosiasi siap berperan sebagai mitra konstruktif Pemerintah,” ujar Shinta dalam pernyataan bersama yang disampaikan pada Senin (1/6/2026).
Dunia usaha memandang penguatan sistem ekspor sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola perdagangan nasional. Karena itu, asosiasi menyatakan kesiapan untuk mendukung kebijakan yang bertujuan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
Namun demikian, para pelaku usaha menilai implementasi kebijakan perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing sektor agar tidak mengganggu aktivitas perdagangan internasional yang telah berjalan.
Pelaksanaan Diminta Bertahap dan Transparan
Meski pengusaha dukung tata kelola ekspor SDA strategis, mereka meminta agar penerapan kebijakan dilakukan secara bertahap, transparan, dan akuntabel.
Permintaan tersebut muncul karena setiap komoditas memiliki karakteristik bisnis yang berbeda. Sektor pertambangan, batu bara, nikel, ferro-nickel, ferro-alloy, dan kelapa sawit memiliki struktur kontrak serta rantai pasok yang tidak sama.
Selain itu, mekanisme pembiayaan dan profil pembeli internasional pada setiap sektor juga memiliki perbedaan yang cukup signifikan.
Masa Transisi Perlu Dijaga
Asosiasi berharap selama masa transisi, aktivitas ekspor tetap dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku saat ini. Sementara itu, pemerintah diharapkan memperkuat pengawasan melalui integrasi sistem digital yang lebih baik.
Menurut pelaku usaha, penguatan sistem digital dapat membantu proses pengawasan tanpa menghambat kelancaran perdagangan internasional.
Mereka juga mendukung keterlibatan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dalam proses penguatan tata kelola ekspor sepanjang dijalankan secara profesional dan transparan.
Kepastian Hukum Jadi Perhatian Dunia Usaha
Selain mendukung reformasi tata kelola, asosiasi usaha menekankan pentingnya kepastian hukum bagi kontrak yang sedang berjalan maupun kontrak jangka panjang.
Kepastian tersebut dinilai sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dan pembeli internasional terhadap Indonesia sebagai pemasok komoditas global.
Beberapa aspek yang menjadi perhatian pelaku usaha meliputi:
- Mekanisme pembayaran ekspor.
- Proses pengapalan barang.
- Ketentuan asuransi perdagangan.
- Kewajiban Devisa Hasil Ekspor (DHE).
- Domestic Market Obligation (DMO).
- Perjanjian perdagangan bebas (FTA).
- Perjanjian bilateral antarnegara.
- Ketentuan perdagangan internasional sesuai aturan WTO.
Menurut asosiasi, kejelasan aturan akan membantu pelaku usaha melakukan perencanaan bisnis secara lebih efektif. Karena itu, pemerintah didorong segera menerbitkan petunjuk teknis yang rinci dan mudah dipahami.
DSI Diharapkan Perkuat Data Ekspor Nasional
Terkait peran PT Danantara Sumberdaya Indonesia, pelaku usaha berharap operasional perusahaan tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Mereka juga menegaskan bahwa kehadiran DSI sebaiknya tidak menimbulkan tambahan biaya bagi eksportir maupun industri terkait.
Shinta Kamdani menilai fungsi utama DSI perlu difokuskan sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional. Dengan peran yang jelas, kepercayaan dunia usaha terhadap sistem baru dapat terjaga.
“Peran DSI sebagai fasilitator dan penguat data ekspor nasional perlu ditegaskan secara jelas untuk membangun kepercayaan dunia usaha dan pasar internasional,” tambahnya.
Di sisi lain, asosiasi menilai pengawasan terhadap praktik under-invoicing dan transfer pricing perlu dilakukan secara sistemik. Pendekatan berbasis teknologi dianggap lebih efektif dibandingkan metode pengawasan konvensional.
Usulan Platform Ekspor Terintegrasi
Sebagai solusi jangka panjang, dunia usaha mengusulkan pembangunan platform ekspor terintegrasi berbasis closed-loop system.
Sistem tersebut diharapkan mampu menghubungkan seluruh rantai industri dari sektor hulu hingga hilir. Selain itu, platform juga perlu terkoneksi dengan berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan kegiatan ekspor.
Pelaku usaha menilai sistem digital terpadu akan meningkatkan transparansi perdagangan sekaligus memperkuat akurasi data ekspor nasional.
Meskipun begitu, aspek kerahasiaan data perusahaan tetap harus menjadi perhatian utama. Karena itu, pemerintah diminta memastikan keamanan data pelaku usaha tetap terjaga dalam setiap proses digitalisasi.
Dengan dukungan berbagai asosiasi besar, penguatan tata kelola ekspor SDA strategis berpeluang menjadi langkah penting dalam meningkatkan transparansi perdagangan Indonesia. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut akan sangat bergantung pada implementasi yang bertahap, kepastian regulasi, serta sinergi antara pemerintah dan dunia usaha.
