Daftar Isi 5 bagian
Suratkami.com – Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan resmi dibentuk Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 22 Oktober 2026. Kehadiran lembaga ini menandai perluasan arah kebijakan pemerintah: bukan hanya membuka akses layanan keuangan, tetapi juga mendorong masyarakat mengelolanya demi kesejahteraan keluarga.
Prabowo meresmikan pembentukan dewan tersebut di sela Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia menyatakan peresmian itu dalam acara tersebut. Dewan ini dikenal dengan singkatan DNKK.
Pembentukannya melengkapi upaya pemerintah memperluas inklusi keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). Namun, arah DNKK lebih luas: akses perlu berjalan seiring dengan pemahaman, penggunaan produk yang sesuai, dan kondisi keuangan rumah tangga yang lebih baik.
Apa mandat Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan?
DNKK merupakan lembaga yang digagas pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan keuangan masyarakat. Secara garis besar, agenda kerjanya mencakup kesejahteraan keuangan keluarga, perluasan akses terhadap layanan, penguatan literasi dan inklusi, serta koordinasi program kementerian dan lembaga.
Dengan mandat tersebut, pemerintah ingin mendorong manfaat yang lebih nyata dari layanan keuangan. Kepemilikan rekening, misalnya, dapat membuka akses ke berbagai layanan. Akan tetapi, akses itu sendiri belum memastikan seseorang memahami produk yang tersedia atau dapat memilihnya sesuai kebutuhan.
Karena itu, orientasi kebijakan tidak berhenti pada pertanyaan apakah masyarakat bisa menjangkau layanan keuangan. Perhatian juga diarahkan pada kemampuan menggunakannya secara tepat dan dampaknya terhadap kondisi keluarga. Pergeseran inilah yang membedakan fokus kesejahteraan keuangan dari upaya memperluas akses semata.
Mengapa fokus kebijakan diperluas?
Gagasan pembentukan DNKK pertama kali disampaikan Prabowo pada 27 November 2025. Saat itu, ia baru bertemu Ratu Máxima dari Belanda, yang menjabat sebagai United Nations Secretary-General’s Special Advocate for Financial Health.
Dalam keterangan resmi Sekretariat Negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Prabowo mengusulkan pembentukan dewan untuk menyempurnakan DNKI. Airlangga menyebut lembaga baru itu berkaitan dengan kesejahteraan keuangan atau financial health.
Menurut Airlangga, DNKI sebelumnya lebih berorientasi pada inklusi, termasuk mendorong masyarakat memiliki rekening. Sementara itu, DNKK diarahkan agar layanan dan produk keuangan memberi manfaat lebih besar bagi kondisi keuangan rumah tangga.
Perluasan fokus itu berkaitan dengan perbedaan antara akses dan kemampuan memanfaatkan layanan. Seseorang mungkin sudah dapat membuka rekening, tetapi belum tentu memahami ketentuan produk atau mampu menilai pilihan yang sesuai. Oleh sebab itu, literasi menjadi bagian penting dari agenda kesejahteraan.
Angka inklusi dan literasi menjadi konteks
Airlangga menyampaikan bahwa tingkat inklusi keuangan Indonesia mencapai 92,7 persen, sedangkan literasi keuangan berada di angka 66,4 persen. Data tersebut ia paparkan pada November 2025. Perbedaan kedua angka itu menjadi salah satu konteks pengembangan kebijakan pemerintah.
Angka inklusi menunjukkan luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sementara literasi berkaitan dengan pemahaman. Keduanya menggambarkan aspek yang berbeda. Karena itu, tingkat akses yang tinggi tidak serta-merta menjawab seberapa baik masyarakat memahami layanan yang digunakan.
Dengan menggabungkan perhatian pada akses dan pemahaman, pemerintah menempatkan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan yang lebih menyeluruh. Kebijakan tidak hanya mendorong tersedianya layanan. Pemerintah juga ingin memperkuat kemampuan masyarakat dalam menggunakan layanan tersebut sesuai kebutuhan.
Meski demikian, data yang disampaikan Airlangga merupakan gambaran pada November 2025. Angka itu menjadi konteks pembentukan kebijakan, bukan ukuran hasil kerja DNKK. Dewan baru diresmikan pada Oktober 2026 sehingga capaian pelaksanaannya belum tercantum dalam keterangan tersebut.
Pembiayaan UMKM dan koordinasi lintas lembaga
Salah satu fokus DNKK ialah memperluas akses pembiayaan dengan biaya terjangkau dan proses yang mudah dijangkau. Perhatian khusus diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Arah ini menempatkan pembiayaan sebagai salah satu bagian dari agenda kesejahteraan keuangan.
Bagi UMKM, akses pembiayaan dapat menjadi bagian penting dalam menjalankan usaha. Namun, mandat yang dijelaskan pemerintah tidak hanya mencakup pembiayaan. Agenda DNKK juga meliputi penguatan literasi dan inklusi, serta peningkatan kesejahteraan keuangan keluarga.
Koordinasi kementerian dan lembaga menjadi unsur lain dalam agenda tersebut. Beragam program yang menyangkut layanan, literasi, dan pembiayaan dapat melibatkan instansi berbeda. DNKK memasukkan koordinasi sebagai salah satu fokus agar kebijakan kesejahteraan keuangan berada dalam agenda bersama.
Keterangan yang tersedia belum merinci tahapan program, target penerima, maupun ukuran keberhasilan setiap agenda. Karena itu, fokus lembaga dapat dijelaskan dari mandat umumnya, sementara pelaksanaan rinci menjadi bagian yang perlu ditetapkan pemerintah dalam kebijakan lanjutan.
Susunan pimpinan dan dasar pembentukan
Airlangga menerangkan bahwa pembentukan DNKK berlandaskan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2026. Dalam susunan kepengurusan, Prabowo menjabat sebagai Ketua DNKK dan Airlangga sebagai Ketua Harian.
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menempati posisi Wakil Ketua. Adapun Wakil Ketua Harian dijabat Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Keanggotaan dewan juga mencakup sejumlah menteri terkait. Susunan tersebut menempatkan beberapa unsur pemerintahan dan lembaga keuangan dalam satu kepengurusan. Namun, rincian anggota lainnya tidak disebutkan dalam keterangan yang tersedia.
Peresmian DNKK mengubah penekanan kebijakan dari sekadar mendorong kepemilikan rekening menuju perhatian yang lebih luas pada kesehatan keuangan keluarga. Pemerintah menghubungkan akses dengan literasi, pembiayaan, dan koordinasi program. Seberapa jauh arah itu memberi manfaat akan bergantung pada pelaksanaan agenda lembaga tersebut.
