Suratkami.com – Samarinda, Aksi ribuan driver ojek online di Samarinda yang tergabung dalam komunitas Mitra Cakrawala akhirnya menuai hasil konkret. Setelah melakukan unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mencabut penyegelan kantor operasional Maxim di Samarinda. Isu penutupan ini menjadi sorotan tajam karena dianggap mengancam mata pencaharian ribuan mitra pengemudi.
Sejak pagi hari, lautan jaket ojek online memenuhi area halaman kantor Gubernur. Mereka membawa spanduk dan pengeras suara, menyuarakan penolakan terhadap penutupan kantor Maxim. Bagi para pengemudi, tindakan penutupan dinilai tidak berdasar secara hukum serta berdampak langsung pada penghasilan yang selama ini mereka andalkan.
Tajuddin Ayuc, koordinator aksi, menegaskan bahwa para mitra bukan pelanggar aturan, tetapi pencari nafkah. Ia mendesak Pemprov menunjukkan dasar hukum yang jelas jika memang terjadi pelanggaran. Dalam orasinya, Tajuddin menyebut bahwa Surat Keputusan Gubernur yang digunakan sebagai landasan kebijakan tidak mengandung sanksi yang tegas, sehingga membingungkan para pelaku transportasi daring.
Tekanan dari aksi damai tersebut membuahkan respons cepat dari pemerintah. Pemprov Kalimantan Timur akhirnya memutuskan untuk mencabut penyegelan kantor Maxim di Samarinda. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kaltim, Edwin Noviansyah Rachim, menyampaikan bahwa pencabutan dilakukan setelah Maxim berkomitmen menjalankan operasional sesuai peraturan daerah.
Edwin menegaskan bahwa pengawasan tetap akan dilakukan terhadap aktivitas perusahaan transportasi daring itu. Ia menekankan bahwa meskipun penyegelan dicabut, pihak berwenang tidak akan tinggal diam jika ditemukan pelanggaran di kemudian hari. Sikap ini menunjukkan kehati-hatian Pemprov dalam menjaga ketertiban, sekaligus memberikan ruang usaha yang sah bagi perusahaan berbasis aplikasi.
Sementara itu, komunitas driver Mitra Cakrawala menyatakan kesiapan mereka untuk terus berdialog dengan pihak pemerintah maupun manajemen perusahaan. Tajuddin menyampaikan harapannya agar tidak ada lagi kebijakan sepihak yang mengganggu penghasilan para mitra. Ia juga menegaskan bahwa komunikasi terbuka adalah kunci menjaga stabilitas antara pelaku usaha dan pemerintah daerah.
