Suratkami.com – Jakarta – IPO BEI kembali menjadi perhatian setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuka peluang bagi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk menjadi perusahaan tercatat di masa mendatang. Namun, langkah tersebut belum akan dilakukan dalam waktu dekat karena proses demutualisasi masih menjadi fokus utama regulator.
OJK menegaskan bahwa pembahasan mengenai IPO BEI baru akan dilakukan setelah transformasi kelembagaan bursa selesai. Saat ini, regulator masih menyusun aturan teknis yang menjadi dasar pelaksanaan demutualisasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026.
Dengan demikian, tahapan awal yang diprioritaskan adalah perubahan struktur kepemilikan saham BEI. Setelah proses tersebut berjalan baik dan memberikan dampak positif terhadap kinerja perusahaan, peluang penawaran saham kepada publik akan kembali dikaji.
OJK Prioritaskan Demutualisasi Sebelum IPO BEI
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan proses demutualisasi masih menunggu peraturan teknis yang sedang disiapkan oleh OJK.
Dalam aturan tersebut, belum terdapat ketentuan yang mewajibkan BEI melakukan IPO setelah demutualisasi selesai. Menurut Hasan, tahap awal akan dilakukan melalui mekanisme transaksi tertutup atau private deal di antara para Anggota Bursa.
Selain itu, aturan dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 juga memberikan ruang bagi negara untuk menjadi pemegang saham BEI setelah demutualisasi. Keterwakilan negara akan dilakukan melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara.
Hasan menjelaskan bahwa ketiga institusi tersebut akan memperoleh kesempatan pertama untuk memiliki saham BEI setelah struktur kepemilikan baru diterapkan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat tata kelola serta meningkatkan kepercayaan terhadap pasar modal Indonesia.
Perubahan Struktur Kepemilikan Bursa Efek Indonesia
Saat ini, Bursa Efek Indonesia masih berstatus sebagai Self-Regulatory Organization (SRO) bersama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
Hingga akhir 2024, kepemilikan saham BEI terdiri dari 95 Anggota Bursa. Masing-masing anggota memiliki satu saham sehingga seluruh pemegang saham memiliki hak suara yang sama.
Namun, kondisi tersebut akan berubah setelah demutualisasi diberlakukan.
Melalui skema baru, sistem one share one vote atau kepemilikan saham yang sama rata akan dihapus. Anggota Bursa nantinya diperbolehkan memperjualbelikan saham yang dimiliki melalui mekanisme transaksi tertutup.
Perubahan tersebut membuka peluang munculnya komposisi kepemilikan yang lebih fleksibel. Dengan demikian, satu Anggota Bursa dapat memiliki saham lebih banyak dibandingkan anggota lainnya.
Selain itu, OJK juga membuka kemungkinan hadirnya investor strategis sebagai mitra dalam pengembangan BEI.
Tiga Tahap Pengembangan Kepemilikan
Hasan menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen utama dalam tahap awal demutualisasi, yaitu:
- Transaksi saham secara tertutup di antara Anggota Bursa.
- Partisipasi negara melalui Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Danantara.
- Peluang masuknya mitra strategis sebagai pemegang saham baru.
Skema tersebut diharapkan mampu menciptakan struktur kepemilikan yang lebih dinamis sekaligus meningkatkan daya saing Bursa Efek Indonesia.
IPO BEI Akan Dikaji Setelah Kinerja Stabil
Meski peluang IPO BEI terbuka, OJK menilai langkah tersebut masih membutuhkan waktu. Regulator ingin memastikan bahwa hasil demutualisasi benar-benar memberikan dampak positif terhadap tata kelola dan kinerja perusahaan.
Menurut Hasan, keberhasilan transformasi akan diukur dari stabilitas profitabilitas serta kemampuan BEI menjalankan fungsi bursa secara efektif.
Apabila seluruh indikator tersebut menunjukkan perkembangan yang baik, OJK akan mulai menyusun regulasi baru yang memungkinkan Bursa Efek Indonesia melakukan penawaran saham perdana kepada publik.
Dengan kata lain, IPO BEI bukan menjadi target jangka pendek. Sebaliknya, proses tersebut akan menjadi agenda lanjutan setelah seluruh tahapan reformasi kelembagaan selesai.
Pendekatan ini dinilai penting agar perubahan status perusahaan tidak mengganggu fungsi utama BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek di Indonesia.
Tantangan Pengawasan Jika IPO BEI Terlaksana
OJK juga mengakui bahwa IPO BEI memiliki tantangan tersendiri dibandingkan perusahaan lain yang mencatatkan saham di bursa.
Pasalnya, BEI akan menjadi perusahaan tercatat di pasar yang dikelolanya sendiri. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan agar tetap independen dan transparan.
Namun, Hasan menegaskan bahwa praktik serupa telah diterapkan di sejumlah negara. Karena itu, OJK akan mempelajari berbagai standar internasional sebelum mengambil keputusan akhir.
Sementara itu, pengawasan terhadap BEI sebagai emiten diperkirakan akan berada langsung di bawah kewenangan OJK. Langkah tersebut bertujuan menjaga independensi regulator sekaligus memastikan tata kelola perusahaan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Ke depan, keberhasilan demutualisasi akan menjadi faktor penentu bagi realisasi IPO BEI. Apabila seluruh proses berjalan sesuai rencana dan kinerja perusahaan terus membaik, peluang Bursa Efek Indonesia menjadi perusahaan terbuka akan semakin besar. Dengan demikian, transformasi ini diharapkan mampu memperkuat pasar modal nasional sekaligus meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia.
