Suratkami.com – Jakarta — Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi mengumumkan daftar emiten yang telah memenuhi ketentuan free float 15 persen. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas pasar modal Indonesia sekaligus mendukung standar global yang diajukan kepada MSCI.
Sebanyak 560 emiten atau sekitar 59 persen dari total 965 perusahaan tercatat dinyatakan sudah memenuhi aturan terbaru tersebut. Ketentuan ini mengacu pada Surat Keputusan Direksi BEI Nomor KEP-00045/BEI/03-2026 yang mulai diterapkan secara bertahap.
Sementara itu, emiten yang belum memenuhi syarat diberikan masa transisi hingga beberapa tahun ke depan. Kebijakan ini dibuat agar perusahaan memiliki waktu cukup untuk menyesuaikan struktur kepemilikan saham publik tanpa mengganggu stabilitas pasar.
BEI Terapkan Aturan Free Float 15 Persen
Aturan free float 15 persen menjadi perhatian utama pelaku pasar dalam beberapa bulan terakhir. Free float sendiri merupakan jumlah saham yang dimiliki publik dan dapat diperdagangkan secara bebas di bursa.
BEI menilai peningkatan porsi saham publik dapat memperbaiki likuiditas perdagangan saham. Selain itu, aturan ini juga dinilai mampu meningkatkan transparansi serta memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor asing.
Dalam aturan terbaru, emiten dengan kapitalisasi pasar minimal Rp5 triliun wajib memenuhi free float sebesar 15 persen. Namun, BEI memberikan tahapan penyesuaian bagi perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut.
Berikut tahapan penyesuaian free float terbaru:
- Emiten dengan free float di bawah 15 persen wajib mencapai 12,5 persen pada 31 Maret 2027.
- Emiten tersebut juga harus mencapai 15 persen paling lambat 31 Maret 2028.
- Emiten dengan free float 12,5 hingga 15 persen wajib memenuhi 15 persen pada 31 Maret 2027.
- Emiten dengan kapitalisasi pasar di bawah Rp5 triliun mendapat relaksasi hingga 31 Maret 2029.
Selain itu, kebijakan ini disusun untuk mendukung proposal Indonesia kepada MSCI. Dengan demikian, pasar saham domestik diharapkan semakin kompetitif di tingkat global.
Daftar Emiten yang Sudah Memenuhi Ketentuan
Sejumlah emiten besar tercatat telah memenuhi aturan free float 15 persen. Beberapa di antaranya berasal dari sektor perbankan, energi, hingga teknologi.
PT Dwi Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) misalnya, telah memiliki free float sebesar 19,5 persen. Sementara itu, PT DCI Indonesia Tbk (DCII) mencatat free float sebesar 18,5 persen.
Dari kelompok saham blue chip, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menjadi salah satu emiten dengan porsi saham publik terbesar. BBCA tercatat memiliki free float sebesar 42,4 persen.
Di sisi lain, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) juga telah memenuhi ketentuan tersebut dengan free float mencapai 46,2 persen. Kondisi ini menunjukkan saham perbankan besar masih memiliki likuiditas tinggi di pasar.
Kelompok usaha milik taipan Prajogo Pangestu juga mulai memenuhi aturan baru. Hingga saat ini, terdapat dua emiten yang sudah lolos ketentuan, yaitu:
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) dengan free float 26,7 persen.
- PT Petrosea Tbk dengan free float 27,7 persen.
Namun, masih terdapat sejumlah perusahaan besar lain yang belum memenuhi ketentuan minimal saham publik tersebut. Karena itu, masa transisi menjadi solusi agar emiten dapat melakukan penyesuaian secara bertahap.
BEI Beri Pengecualian untuk Emiten Tertentu
Selain menerapkan aturan umum, BEI juga memberikan perlakuan khusus kepada beberapa emiten. Kebijakan ini sesuai ketentuan V.1.3 dan V.1.4 dalam Peraturan I-A.
Salah satu perusahaan yang memperoleh pengecualian adalah PT Adira Dinamika Finance Tbk (ADMF). Emiten tersebut diperbolehkan memiliki free float sebesar 12,5 persen.
Secara total, terdapat 10 saham yang mendapatkan perlakuan khusus dari BEI. Kebijakan itu diberikan berdasarkan pertimbangan tertentu yang telah diatur dalam regulasi bursa.
Meskipun begitu, BEI tetap menekankan pentingnya peningkatan saham publik dalam jangka panjang. Bursa menilai langkah tersebut penting untuk menjaga kualitas perdagangan dan meningkatkan partisipasi investor ritel.
Dampak Aturan Baru bagi Emiten
Aturan free float 15 persen diperkirakan akan memengaruhi strategi korporasi sejumlah perusahaan. Emiten kemungkinan perlu melakukan aksi korporasi seperti penjualan saham publik tambahan atau private placement.
Selain itu, aturan ini juga berpotensi meningkatkan likuiditas saham yang selama ini memiliki jumlah saham publik terbatas. Dengan likuiditas yang lebih baik, pergerakan harga saham dinilai akan menjadi lebih sehat.
Namun, di sisi lain, beberapa perusahaan memilih keluar dari bursa karena kesulitan memenuhi aturan tersebut. Bahkan, ada emiten yang terkena force delisting akibat gagal memenuhi ketentuan minimum saham publik.
PT Indointernet Tbk (EDGE) menjadi salah satu emiten yang memilih opsi voluntary delisting. Keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan kebijakan baru terkait free float.
Aturan Baru Dinilai Perkuat Pasar Modal
Kebijakan free float 15 persen dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat struktur pasar modal Indonesia. Dengan porsi saham publik yang lebih besar, pasar diharapkan semakin aktif dan efisien.
Selain meningkatkan likuiditas, aturan ini juga dinilai dapat memperbesar peluang masuknya dana asing ke pasar saham domestik. Investor global umumnya lebih tertarik pada saham dengan jumlah saham publik besar dan transaksi aktif.
Sementara itu, pelaku pasar masih akan memantau kesiapan emiten dalam memenuhi target yang telah ditentukan. Masa transisi hingga 2029 diperkirakan memberi ruang adaptasi yang cukup bagi perusahaan tercatat.
Ke depan, BEI berharap semakin banyak emiten mampu memenuhi aturan free float 15 persen. Dengan demikian, kualitas dan daya saing pasar modal Indonesia dapat terus meningkat di tengah persaingan global.
