Suratkami.com, Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) menegaskan bahwa kepesertaan masyarakat dalam BPJS Ketenagakerjaan tidak serta-merta membuat seseorang kehilangan hak menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Klarifikasi ini disampaikan untuk merespons kekhawatiran masyarakat terkait proses sinkronisasi data perlindungan sosial yang sedang dilakukan pemerintah. Banyak warga mengira bahwa menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan otomatis membuat mereka tidak lagi berhak menerima bantuan sosial.
Padahal, menurut Kemensos, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bukanlah indikator utama yang menentukan apakah seseorang masih layak menerima bansos atau tidak. Penentuan kelayakan tetap mengacu pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang tercatat dalam sistem data nasional.
Kemensos Tegaskan Kepesertaan BPJS Tidak Hapus Bansos
Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos, Joko Widiarto, menjelaskan bahwa status peserta BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis membuat seseorang keluar dari daftar penerima bantuan sosial.
Ia menyebutkan bahwa penilaian kelayakan penerima bansos dilakukan berdasarkan posisi masyarakat dalam kelompok kesejahteraan atau desil. Selama seseorang masih berada pada kelompok yang sesuai, maka bantuan sosial tetap dapat diterima.
“Sehingga tidak serta-merta menjadi penyebab seseorang keluar dari bansos selama masih berada pada desil yang sesuai,” ujar Joko dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Jumat (13/3/2026).
Penegasan tersebut sekaligus menjawab kekhawatiran sebagian masyarakat yang merasa khawatir kehilangan bantuan sosial hanya karena terdaftar dalam program jaminan sosial tenaga kerja.
Sinkronisasi Data untuk Tepat Sasaran
Joko menjelaskan bahwa pemerintah memang sedang melakukan pemadanan atau sinkronisasi data antara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Langkah ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial agar benar-benar diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, proses integrasi data tersebut merupakan bagian dari kerja sama antara Kemensos dan BPJS Ketenagakerjaan yang telah berlangsung sejak 2023 dan akan berlaku hingga 2026.
Kerja sama tersebut memungkinkan pertukaran serta pemanfaatan data untuk memastikan kebijakan perlindungan sosial berjalan lebih efektif.
Penyaluran Bansos Mengacu DTSEN
Penyaluran bantuan sosial saat ini mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
DTSEN merupakan sistem data nasional yang digunakan pemerintah sebagai acuan dalam penyaluran bantuan sosial maupun program pemberdayaan masyarakat.
Data ini merupakan hasil integrasi dari tiga sumber utama penanganan kemiskinan di Indonesia, yaitu:
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
- Data Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)
Ketiga sumber data tersebut kemudian dipadankan dengan data kependudukan nasional untuk memastikan validitas dan akurasi informasi masyarakat penerima bantuan.
Melalui sistem tersebut, masyarakat Indonesia dikelompokkan ke dalam 10 tingkat kesejahteraan yang disebut desil. Setiap desil mewakili sekitar 10 persen populasi berdasarkan tingkat kondisi ekonomi.
Program bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) biasanya diberikan kepada kelompok masyarakat yang berada pada desil 1 hingga desil 4, yang dianggap paling membutuhkan dukungan pemerintah.
Regulasi Penyaluran Bantuan Sosial
Aturan terkait penetapan tingkat kesejahteraan keluarga juga diperkuat melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2026.
Keputusan tersebut mengatur tentang penetapan peringkat kesejahteraan sosial keluarga yang menjadi dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial pemerintah.
Dengan adanya aturan ini, proses penyaluran bansos diharapkan menjadi lebih transparan, tepat sasaran, serta mampu mengurangi kesalahan dalam menentukan penerima bantuan.
BPJS Ketenagakerjaan Berfungsi sebagai Perlindungan Pekerja
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, juga menegaskan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi berbeda dengan bantuan sosial.
Program jaminan sosial ketenagakerjaan dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai risiko kerja, baik bagi pekerja formal maupun informal.
Program ini mencakup perlindungan terhadap kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, serta jaminan kehilangan pekerjaan.
“Program BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi pekerja, bukan untuk menghilangkan bantuan sosial,” kata Indah.
Ia juga menegaskan bahwa keberadaan program perlindungan pekerja tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan ataupun menghapus bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan.
Dengan kata lain, program jaminan sosial tenaga kerja dan bantuan sosial merupakan dua kebijakan berbeda yang saling melengkapi dalam sistem perlindungan sosial nasional.
Kesimpulan
Kemensos memastikan bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak otomatis membuat seseorang kehilangan bantuan sosial. Penentuan penerima bansos tetap berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam sistem data nasional seperti DTSEN. Selama penerima masih berada dalam kelompok desil yang memenuhi syarat, bantuan sosial tetap dapat diberikan. Program BPJS Ketenagakerjaan sendiri berfungsi sebagai perlindungan bagi pekerja dan tidak dimaksudkan untuk menggantikan bantuan sosial pemerintah.
FAQ
Apakah peserta BPJS Ketenagakerjaan otomatis tidak dapat bansos?
Tidak. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tidak secara otomatis menghapus hak menerima bantuan sosial.
Apa yang menentukan seseorang berhak menerima bansos?
Penentuan penerima bantuan sosial didasarkan pada tingkat kesejahteraan dalam sistem DTSEN dan posisi desil masyarakat.
Apa itu DTSEN?
DTSEN adalah Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional yang menjadi acuan pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Apa fungsi BPJS Ketenagakerjaan?
BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan sosial bagi pekerja terhadap risiko kerja seperti kecelakaan, kematian, dan kehilangan pekerjaan.
Apakah bansos bisa tetap diterima jika seseorang bekerja?
Bisa, selama kondisi ekonomi keluarga masih berada dalam kategori yang memenuhi syarat penerima bantuan sosial.
