SURATKAMI.COM, Jakarta – Pemerintah memastikan harga beras SPHP tetap stabil meski nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS) terhadap rupiah mengalami penguatan dalam beberapa waktu terakhir. Kepastian tersebut disampaikan untuk menjaga ketenangan masyarakat di tengah kekhawatiran kenaikan harga pangan.
Direktur SPHP Badan Pangan Nasional (Bapanas), Maino Dwi Hartono, menegaskan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tetap berjalan normal. Pemerintah juga memastikan harga jual beras subsidi itu tidak mengalami perubahan.
Selain itu, pemerintah bersama Perum Bulog menjamin kualitas beras SPHP tetap berada pada standar medium yang selama ini diterapkan. Karena itu, masyarakat diminta tidak panik terhadap dampak fluktuasi kurs dolar AS terhadap sektor pangan nasional.
Harga Beras SPHP Tetap Stabil di Seluruh Wilayah
Maino menjelaskan penguatan dolar memang dapat memengaruhi sejumlah sektor ekonomi, termasuk pangan. Namun, untuk program beras SPHP, pemerintah telah memastikan harga tetap aman karena merupakan program subsidi negara.
“Dengan perubahan kurs dolar memang bisa berpengaruh ke berbagai hal, termasuk sektor pangan. Tapi untuk beras SPHP, karena ini program pemerintah, sampai hari ini dipastikan tidak ada perubahan, termasuk harga penjualannya,” ujar Maino dalam keterangan resmi, Rabu (27/5/2026).
Saat ini, pemerintah masih memberlakukan skema Harga Eceran Tertinggi (HET) berdasarkan wilayah distribusi. Kebijakan tersebut dibuat agar harga beras tetap terjangkau di berbagai daerah Indonesia.
Berikut rincian harga beras SPHP berdasarkan zonasi wilayah:
- Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB, dan Sulawesi: Rp12.500 per kg
- Sumatera selain Lampung dan Sumsel, NTT, serta Kalimantan: Rp13.100 per kg
- Maluku dan Papua: Rp13.500 per kg
Kebijakan harga ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, distribusi pangan juga diupayakan tetap lancar meski kondisi ekonomi global masih berfluktuasi.
Pemerintah Jamin Kualitas Beras SPHP Tidak Berubah
Pemerintah tidak hanya fokus menjaga harga beras SPHP tetap stabil. Di sisi lain, kualitas beras yang diterima masyarakat juga menjadi perhatian utama.
Maino memastikan spesifikasi dan mutu beras SPHP tidak mengalami pengurangan sedikit pun. Beras yang disalurkan tetap berada dalam kategori medium dengan kualitas yang layak konsumsi.
“Beras SPHP tetap sama, kualitasnya medium dan tidak ada yang dikurangi,” kata Maino.
Pemerintah bersama Perum Bulog juga terus melakukan pengawasan terhadap kualitas stok beras di lapangan. Langkah ini dilakukan agar masyarakat tetap memperoleh beras yang aman, layak, dan terjangkau.
Sementara itu, dukungan anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program ini mencapai Rp4,97 triliun sepanjang 2026. Dana tersebut setara subsidi untuk penjualan sekitar 828 ribu ton beras kepada masyarakat.
Anggaran besar itu sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional. Program SPHP pun diperpanjang sejak awal tahun demi memastikan distribusi beras berjalan konsisten.
Aturan Pembelian Beras SPHP Kini Lebih Longgar
Pemerintah juga melakukan penyesuaian aturan pembelian beras SPHP di tingkat konsumen. Kebijakan baru ini bertujuan membantu kebutuhan rumah tangga sekaligus pelaku usaha kecil.
Kini masyarakat diperbolehkan membeli maksimal lima kemasan ukuran 5 kilogram atau total 25 kilogram. Selain itu, tersedia juga kemasan 2 kilogram dengan batas pembelian maksimal dua kemasan.
Namun, pemerintah menegaskan beras subsidi tersebut tidak boleh diperjualbelikan kembali. Sebab, program SPHP memang diperuntukkan langsung bagi konsumen akhir.
Pelaku UMKM Ikut Mendapat Kelonggaran
Penyesuaian batas pembelian dilakukan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelumnya, banyak pedagang makanan mengeluhkan pembatasan pembelian yang terlalu ketat.
Beberapa pelaku usaha yang mendapat manfaat dari aturan baru ini antara lain:
- Pedagang nasi goreng
- Warung nasi uduk
- Warung makan sederhana
- Usaha kuliner rumahan
“Sekarang dibuka ruang sampai maksimal lima kemasan atau 25 kg agar kebutuhan masyarakat, termasuk pelaku usaha kecil, bisa terpenuhi,” ujar Maino.
Selain konsumen, pemerintah juga memperluas batas pembelian bagi mitra Bulog. Jika sebelumnya maksimal hanya 2 ton, kini ditingkatkan menjadi hingga 5 ton pada 2026.
Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjaga ketersediaan stok pangan di lapangan. Dengan begitu, distribusi beras ke masyarakat tetap berjalan lancar sesuai kebutuhan.
Pemerintah Fokus Menjaga Daya Beli Masyarakat
Kepastian harga beras SPHP tetap stabil disebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait stabilitas harga kebutuhan pokok.
Sebelumnya, pemerintah berhasil menjaga harga BBM subsidi tetap terkendali. Kini langkah serupa diterapkan pada komoditas pangan utama seperti beras.
Meskipun tekanan ekonomi global masih terjadi, pemerintah optimistis stabilitas harga pangan dapat dipertahankan. Karena itu, masyarakat diminta tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
Dengan dukungan anggaran besar, pengawasan kualitas, serta distribusi yang diperluas, program SPHP diharapkan mampu menjadi penyangga utama ketahanan pangan nasional sepanjang 2026.
