Suratkami.com, Lombok – Program Kampung Internet gratis dipastikan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah untuk memperluas akses digital di desa. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan biaya internet dalam program ini akan ditanggung pemerintah selama enam bulan hingga satu tahun.
Kebijakan itu disampaikan Direktur Akselerasi Infrastruktur Digital Komdigi, Mulyadi, saat memberikan paparan mengenai Kampung Internet di Koeta, Lombok, Selasa (21/4/2026). Menurut dia, skema pembiayaan tersebut disiapkan agar penyedia layanan internet bersedia membangun jaringan hingga ke wilayah pedesaan.
Melalui program Kampung Internet gratis, pemerintah ingin mempercepat pemerataan internet tetap atau fixed broadband yang saat ini masih rendah. Selain itu, desa-desa yang memiliki potensi ekonomi digital akan menjadi prioritas agar akses internet bisa langsung mendorong aktivitas usaha warga.
Pemerintah Tanggung Biaya Kampung Internet Gratis
Mulyadi menjelaskan, pembiayaan dalam program Kampung Internet gratis dilakukan langsung oleh pemerintah kepada penyedia layanan internet. Skema ini dirancang untuk mengurangi beban investasi awal operator saat membangun jaringan ke desa.
Menurut dia, durasi pembiayaan akan menyesuaikan kebijakan di masing-masing wilayah. Karena itu, ada desa yang mendapat dukungan selama enam bulan, namun ada juga yang bisa memperoleh bantuan hingga satu tahun.
“Pembiayaan diberikan selama enam bulan sampai satu tahun, tergantung kebijakannya,” ujar Mulyadi di Lombok.
Ia menjelaskan, pemerintah akan memetakan desa yang belum terjangkau jaringan fiber optik, tetapi sudah memiliki potensi ekonomi. Desa-desa tersebut kemudian ditawarkan kepada penyedia layanan agar bersedia menarik jaringan internet ke wilayah itu.
Dengan skema tersebut, operator tidak lagi melihat desa hanya sebagai wilayah berisiko tinggi. Sebaliknya, desa diposisikan sebagai pasar baru yang punya peluang tumbuh jika infrastruktur digital tersedia.
Fokus pada Desa dengan Potensi Ekonomi
Komdigi menegaskan program Kampung Internet gratis tidak hanya berfokus pada pembangunan jaringan. Program ini juga menyasar desa dengan potensi ekonomi yang dinilai siap berkembang melalui dukungan internet.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Digital, Alfreno Kautsar Ramadhan, mengatakan desa yang memiliki pelaku UMKM menjadi prioritas utama. Menurut dia, pelaku usaha kecil di desa membutuhkan internet untuk memperluas pasar dan masuk ke ekosistem digital.
“UMKM ingin masuk ke e-commerce atau menggunakan QRIS. Akhirnya pemerintah datang, mengecek, menyurvei, lalu melihat bahwa pasarnya memang ada,” kata Alfreno.
Karena itu, pemerintah tidak sekadar membangun akses. Komdigi juga memastikan jaringan internet yang masuk ke desa bisa langsung dimanfaatkan untuk aktivitas produktif, terutama perdagangan digital.
Selain itu, internet diharapkan membantu pelaku UMKM memperluas jangkauan usaha. Dengan koneksi yang stabil, warga desa dapat memasarkan produk secara daring, menerima pembayaran digital, hingga memperkuat promosi usaha.
Internet Desa Didorong Jadi Motor Ekonomi
Alfreno menilai insentif kepada penyedia layanan internet menjadi pemantik awal agar operator mau masuk ke desa. Setelah jaringan tersedia, aktivitas ekonomi masyarakat diharapkan tumbuh dan mendorong permintaan internet secara mandiri.
Menurut dia, pola ini akan menciptakan ekosistem yang sehat. Pemerintah membuka jalan lewat insentif, masyarakat memanfaatkan akses untuk produktivitas, lalu operator memperoleh pasar yang berkelanjutan.
Setelah satu tahun, layanan internet di desa diharapkan bisa berjalan secara komersial. Artinya, masyarakat mulai mampu berlangganan sendiri dan penyedia layanan tetap memperoleh keuntungan.
Model ini dinilai lebih berkelanjutan. Pemerintah hadir sebagai pemicu awal, sementara keberlanjutan layanan tetap bergantung pada pertumbuhan ekonomi warga.
Target Internet Desa Capai 90 Persen
Program Kampung Internet gratis menjadi bagian dari target besar pemerintah untuk meningkatkan cakupan fixed broadband nasional. Saat ini, penetrasi fixed broadband di Indonesia masih berada di kisaran 21 persen.
Angka tersebut dinilai masih rendah, terutama jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat terhadap internet cepat dan stabil. Karena itu, Komdigi menempatkan perluasan internet tetap sebagai agenda prioritas dalam lima tahun ke depan.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Komdigi menargetkan cakupan fixed broadband mencapai 90 persen di tingkat kecamatan pada 2029. Kecepatan internet yang dituju pun mencapai hingga 100 Mbps.
Target itu dinilai penting karena internet cepat kini menjadi kebutuhan dasar. Bukan hanya untuk komunikasi, tetapi juga pendidikan, layanan publik, kesehatan, hingga aktivitas ekonomi digital.
Sementara itu, hingga saat ini Komdigi telah membangun 1.282 titik akses internet di 22 desa yang tersebar di enam provinsi. Wilayah tersebut meliputi Sumatera Utara, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat.
Internet Harus Dipakai untuk Hal Produktif
Selain memperluas jaringan, Komdigi juga menaruh perhatian pada pemanfaatan internet oleh masyarakat. Pemerintah menilai akses digital harus memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup warga desa.
Program Kampung Internet gratis karena itu tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga ingin mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pedesaan agar lebih siap memanfaatkan teknologi.
Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengingatkan agar internet digunakan secara produktif. Menurut dia, akses digital harus menjadi alat untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan usaha.
Pesan itu penting agar internet di desa tidak berhenti sebagai fasilitas konsumtif semata. Sebaliknya, koneksi digital harus menjadi sarana yang mampu membuka peluang ekonomi baru dan mempercepat kemajuan desa.
