Daftar Isi 4 bagian
Suratkami.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta investor tetap tenang menyikapi usulan MSCI Indonesia. Menurut dia, Morgan Stanley Capital International bukan satu-satunya penyedia indeks global yang menjadi rujukan pelaku pasar.
Pernyataan itu muncul setelah MSCI mengusulkan perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari emerging market menjadi standalone market. Pengumuman tersebut diikuti gejolak di pasar saham. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat anjlok hingga 16 persen.
Airlangga menyampaikan pandangannya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Oktober 2026. Ia mengingatkan bahwa masih ada lembaga lain, termasuk S&P Global Ratings dan FTSE Russell, yang juga menyusun indeks serta penilaian bagi pasar.
MSCI Indonesia bukan satu-satunya rujukan
Airlangga menilai satu lembaga tidak dapat menentukan pandangan lembaga lain. Karena itu, keputusan atau rekomendasi MSCI tidak serta-merta menjadi satu-satunya pertimbangan investor global dalam melihat saham Indonesia.
“Kita juga melihat bahwa MSCI bukan satu-satunya rating. Banyak rating lain ada S&P, FTSE Russell. Jadi, yang satu tidak bisa mendikte yang lain,” ujar Airlangga.
Ia memberi gambaran bahwa investor di Amerika, Eropa, maupun Asia masih dapat melihat rekomendasi dari penyedia indeks lain. Jika MSCI tidak merekomendasikan saham Indonesia kepada investor di kawasan tersebut, lembaga seperti S&P tetap dapat memberikan penilaian tersendiri.
Dengan begitu, Airlangga menekankan bahwa pasar tidak hanya bergantung pada satu pandangan. Namun, perubahan klasifikasi yang diusulkan MSCI tetap menjadi perhatian karena pengumumannya terjadi saat IHSG mengalami penurunan tajam.
Airlangga soroti pemulihan IHSG dan dividen
Airlangga juga meminta pelaku pasar tidak mengambil keputusan karena panik. Ia menyebut IHSG telah kembali bergerak di zona hijau selama tiga hari terakhir, setelah sebelumnya sempat mengalami tekanan.
Pergerakan positif itu menjadi salah satu alasan yang ia sampaikan untuk menjaga ketenangan. Meski demikian, ia tidak menyebut pemulihan beberapa hari tersebut sebagai jawaban atas seluruh persoalan pasar. Ia lebih menekankan agar investor melihat kondisi dengan cermat.
Selain pergerakan indeks, Airlangga menyoroti dividen yang dibayarkan emiten. Menurut dia, investor yang menanamkan modal dapat memperoleh imbal hasil yang jelas dari pembayaran dividen masing-masing perusahaan.
“Kita tidak perlu khawatir, apalagi dalam tiga hari terakhir pasar modal berada dalam jalur hijau. Kedua, yang investasi dalam jalur hijau ini return-nya jelas dari dividen yang dibayar oleh masing-masing emiten,” ujarnya.
Pernyataan itu menempatkan kinerja perusahaan sebagai bagian dari pertimbangan investor, selain perubahan indeks. Airlangga mengatakan catatan laba-rugi dan rasio pembayaran dividen menunjukkan kinerja emiten yang tercatat di bursa sudah sangat baik.
Reformasi pasar modal masuk agenda
Di tengah polemik usulan MSCI, Airlangga menyebut pasar modal Indonesia sedang menjalani reformasi. Salah satu agenda yang masuk dalam peta jalan reformasi tersebut ialah demutualisasi bursa.
Ia tidak merinci tahapan pelaksanaan agenda itu dalam pernyataannya. Namun, penyebutan reformasi menunjukkan bahwa pembenahan pasar modal juga menjadi bagian dari konteks yang lebih luas, bukan sekadar respons terhadap perubahan klasifikasi indeks.
Menurut Airlangga, persoalan utama yang perlu diperhatikan bukan terletak pada fundamental ekonomi Indonesia atau fundamental emiten. Ia justru menyoroti tata kelola perdagangan saham, terutama terkait porsi saham publik atau free float.
Ketentuan free float yang menjadi pekerjaan rumah saat ini menetapkan porsi saham publik sebesar 15 persen. Airlangga menyebut masih ada beberapa perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut, sehingga implementasi aturan itu perlu mendapat perhatian.
Tata kelola menjadi pekerjaan rumah
Free float merujuk pada saham yang tersedia untuk diperdagangkan oleh publik. Dalam konteks yang disampaikan Airlangga, pemenuhan batas 15 persen menjadi bagian dari pembenahan tata kelola perdagangan saham, bukan penilaian terhadap kinerja dasar perusahaan.
“Bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,” kata Airlangga.
Dengan demikian, respons pemerintah yang disampaikan Airlangga mencakup dua hal: menjaga perspektif investor di tengah gejolak dan melanjutkan pembenahan pasar. Ia mengajak pelaku pasar memperhatikan pemulihan IHSG, dividen emiten, serta agenda tata kelola yang masih perlu dijalankan.
Usulan perubahan status dari MSCI menjadi pemicu perhatian pasar, tetapi Airlangga mengingatkan bahwa lembaga itu bukan satu-satunya penyedia indeks global. Sementara itu, pemenuhan aturan free float dan reformasi pasar modal tetap menjadi pekerjaan yang perlu ditangani Indonesia.
